Radar Jember - Isu dugaan praktik politik dinasti kini tengah menjadi pusat polemik di Kalimantan Timur.
Hal ini mencuat setelah viralnya mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang mencapai nilai Rp8,5 miliar.
Sorotan publik menajam seiring dengan fakta bahwa sejumlah kerabat dekat Gubernur Rudy Mas’ud menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari tingkat daerah hingga kursi parlemen di pusat.
Struktur jabatan yang terkonsentrasi pada satu keluarga ini memicu kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat luas, mengenai kesehatan demokrasi di "Bumi Etam".
Dominasi di Level Nasional dan Daerah
Jejaring politik keluarga Mas’ud terlihat sangat kuat di berbagai lini pemerintahan.
Syarifah Suraidah Harum, istri Rudy, saat ini duduk sebagai Anggota DPR RI Dapil Kaltim.
Ia melenggang ke Senayan menggantikan posisi Rudy Mas'ud yang mundur demi maju ke Pilgub Kaltim 2024.
Syarifah tercatat sebagai peraih suara terbanyak ketiga dari Partai Golkar di dapil tersebut pada Pileg 2024.
Sementara itu, Hasanuddin Mas'ud, kakak Rudy, menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur, posisi yang sangat krusial dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan gubernur.
Rahmad Mas'ud, salah satu Saudara Rudy, memegang kendali eksekutif sebagai Wali Kota Balikpapan.
Kemudian, Syahariah Mas'ud, kakak Rudy, Menduduki kursi legislatif sebagai Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Penajam Paser Utara dan Paser.
Serta, Abdul Gafur Mas'ud, adik Rudy, adalah mantan Bupati Penajam Paser Utara (2018–2022).
Namun, rekam jejaknya sempat tercoreng akibat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Januari 2022 yang menghentikan masa jabatannya.
Kekhawatiran Lumpuhnya Check and Balance
Konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga besar ini memicu kritik keras dari para akademisi.
Poin utama yang menjadi keresahan adalah potensi tumpulnya mekanisme check and balance (pengawasan dan keseimbangan).
Ketika posisi Gubernur (eksekutif) dan Ketua DPRD (legislatif) dipegang oleh anggota keluarga yang sama, muncul risiko besar bahwa fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah serta pengelolaan anggaran tidak lagi berjalan secara objektif.
Fenomena ini dinilai dapat menghambat transparansi dan tata kelola pemerintahan yang sehat karena kuatnya relasi kekeluargaan di atas profesionalisme jabatan.
Hingga saat ini, susunan jabatan "Keluarga Mas'ud" tetap menjadi landasan kritik yang kencang, menuntut publik untuk lebih waspada terhadap arah demokrasi di Kalimantan Timur ke depan.
Editor : Imron Hidayatullahh