Radar Jember - Polemik pernyataan alumnus LPDP, Dwi Sasetyaningtyas (DS), yang mengaku tak ingin anaknya menjadi WNI, akhirnya memicu reaksi dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.
Lewat kanal YouTube resminya (24/2/2026), Mahfud menunjukkan sikap yang berimbang: sebuah teguran keras bagi individu, sekaligus "sentilan" tajam bagi pemerintah.
Awalnya, narasi kontroversial DS yang berbunyi, “Cukup saya saja yang WNI, anak saya jangan,” memicu kemarahan publik.
Mahfud pun tidak menampik rasa pedihnya sebagai warga negara saat mendengar pernyataan tersebut.
Bagi sosok yang kerap menggaungkan nasionalisme ini, tindakan tersebut terasa seperti pengkhianatan terhadap fasilitas yang diberikan negara.
“Pertama ketika saya mendengar itu, saya ikut marah tentu saja sebagai warga negara Indonesia. Dia mencicipi nikmatnya Indonesia sesudah merdeka, bisa sekolah juga karena Indonesia, lalu melecehkan Indonesia di depan publik dengan begitu parah. Itu menyakitkan bagi kita,” tegas Mahfud.
Nasionalisme yang Terbentur Realita
Namun, Mahfud enggan berhenti pada rasa marah. Ia mengajak publik melihat lebih dalam mengapa rasa nasionalisme seseorang bisa luntur hingga ke titik nadir.
Menurutnya, fenomena ini tidak lahir begitu saja, melainkan akumulasi dari kekecewaan terhadap sistem yang karut-marut.
“Saya marah kepada Mbak Dwi Tyas. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kita juga harus sadar diri. Kenapa dia melakukan itu? Karena perkembangan akhir-akhir ini membuat putus asa,” ujarnya.
Mahfud mengingatkan bahwa kesetiaan rakyat kepada republik bisa goyah jika mereka merasa tidak lagi diayomi.
Ia juga memberi catatan penting agar publik dan penguasa bisa membedakan antara negara sebagai identitas dan pemerintah sebagai pengelola kebijakan.
“Yang dia keluhkan itu pemerintahnya. Jangan negaranya yang diserang. Negara itu ada rakyat, ada pemerintah, ada wilayah. Ketidakpuasan kepada pemerintah jangan negara yang diserang,” tambahnya.
Sanksi Oke, tapi Jangan Bungkam Kritik
Terkait langkah pemerintah untuk melakukan blacklist dan menuntut pengembalian dana beasiswa bagi alumni yang melanggar komitmen, Mahfud menyatakan persetujuannya.
Baginya, ada etika dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para penerima mandat pendidikan negara.
Meski mendukung sanksi administratif, ia memberikan catatan tebal: beasiswa bukan alat pembungkam.
Mahfud menyoroti berbagai masalah fundamental seperti sulitnya izin usaha, sempitnya lapangan kerja, hingga praktik pungutan liar yang membuat warga merasa terimpit di negeri sendiri.
Pendidikan dari negara adalah kewajiban konstitusi, bukan instrumen untuk mematikan daya kritis.
Pesan untuk Masa Depan
Menutup pandangannya, Mahfud MD mengingatkan bahwa cinta tanah air harus dirawat dari dua sisi.
Rakyat dituntut setia, namun negara juga wajib hadir memberikan perlindungan nyata.
Ia berharap perubahan di Indonesia terjadi melalui jalur yang sehat tanpa adanya "ledakan" akibat rasa frustrasi yang tersumbat.
“Kita ingin perubahan normal, demokratis. Jangan sampai meledak di tengah jalan,” pungkasnya.
Apakah sanksi tegas sudah cukup untuk memberi pelajaran, atau justru saatnya pemerintah melakukan "bersih-bersih" sistem agar warga tidak lagi merasa putus asa pada negaranya sendiri?
Editor : Imron Hidayatullahh