BALUNG, Radar Jember - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmen untuk membenahi infrastruktur pendidikan di tanah air.
Di sela-sela kunjungannya ke SMP Negeri 1 Balung, Jember, Mendikdasmen Prof. Abdul Mu'ti memaparkan pencapaian gemilang sepanjang tahun 2025 yang telah menuntaskan revitalisasi di 16.167 lokasi sekolah dengan status rampung 100 persen.
Langkah ini bukan sekadar seremoni perbaikan gedung, tapi bagian dari visi besar penguatan mutu pendidikan nasional.
Di Kabupaten Jember sendiri, Menteri Mu'ti meresmikan 132 satuan pendidikan yang mencakup seluruh jenjang, mulai dari TK hingga SMK.
Ia mengungkapkan bahwa kementeriannya tengah bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden terkait penambahan kuota revitalisasi.
Tidak tanggung-tanggung, usulan tambahan anggaran untuk 60.000 sekolah kini sedang diproses di Kementerian Keuangan melalui Komisi X DPR RI.
Proses birokrasi ini menjadi krusial mengingat kebutuhan sarana prasarana sekolah di daerah seringkali tertinggal.
Dengan adanya tambahan kuota masif tersebut, pemerintah menargetkan total revitalisasi pada tahun 2026 dapat menyentuh angka lebih dari 71.000 satuan pendidikan.
Angka ini merupakan lompatan kuantitas yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
"Mudah-mudahan kalau bisa ditambah 60.000, 2026 ini kami akan merevitalisasi 71.000 sekian satuan pendidikan. Harapan kami secara bertahap, mudah-mudahan sebelum tahun 2029 seluruh sekolah di Indonesia sudah dapat kita revitalisasi," katanya, di hadapan jajaran Pemkab Jember.
Saat ini, kementerian sedang disibukkan dengan proses verifikasi dan validasi (verval) terhadap sekolah-sekolah yang telah mengajukan permohonan secara daring.
Kehadiran Bupati Jember Muhammad Fawait beserta jajaran pemda setempat juga mempertegas perlunya sinkronisasi data pusat dan daerah.
Dengan target penyelesaian menyeluruh sebelum tahun 2029, ia meyakini Indonesia sedang bersiap menyambut standar fasilitas sekolah yang lebih layak dan modern.
"Ini satu bukti bahwa pemerintah tidak mengabaikan kualitas pendidikan," katanya. (mau)
Editor : M. Ainul Budi