JAKARTA, Radar Jember — Kabar baik datang bagi jutaan aparatur negara di Indonesia.
Pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 55 triliun untuk 2026, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Kenaikan ini menandakan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN sekaligus stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut alokasi dana telah masuk dalam perencanaan fiskal pemerintah dan dipastikan tersedia.
Namun, tanggal pencairan masih menunggu keputusan final.
Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta setelah menghadiri forum ekonomi nasional yang membahas prospek pertumbuhan Indonesia.
Ia menegaskan bahwa pencairan akan diupayakan sedini mungkin pada Ramadan.
“Di awal puasa kita harapkan sudah bisa disalurkan,” katanya.
Pada 2025 lalu, THR diberikan kepada sekitar 9,4 juta aparatur negara, termasuk ASN pusat dan daerah, PPPK, hakim, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pensiunan. Tahun ini jumlah penerima diperkirakan tetap besar.
Bagi aparatur negara, THR bukan sekadar tambahan pendapatan, melainkan komponen penting untuk memenuhi kebutuhan Lebaran, mulai dari biaya mudik, zakat, hingga kebutuhan keluarga.
Kenaikan anggaran juga dipandang sebagai sinyal optimisme pemerintah terhadap kondisi fiskal.
Meski tekanan global masih tinggi, ruang belanja negara dinilai cukup untuk menjaga kesejahteraan aparatur.
Di sisi lain, kebijakan ini juga memicu efek domino pada perekonomian daerah.
Setiap rupiah yang dibelanjakan ASN berpotensi menggerakkan sektor riil, khususnya perdagangan dan jasa.
Pengusaha ritel, transportasi, hingga pelaku UMKM biasanya mengalami lonjakan permintaan setelah THR cair.
Hal ini menjadikan periode Ramadan sebagai musim panen bagi banyak sektor usaha.
Dengan nominal Rp 55 triliun, THR ASN 2026 diprediksi menjadi salah satu injeksi likuiditas terbesar pemerintah di awal tahun, sekaligus menjaga optimisme masyarakat menyambut Idulfitri. (faq)
Editor : M. Ainul Budi