SURABAYA, Radar Jember – Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, membongkar paradoks tajam dalam pembangunan kepemudaan di Jawa Timur.
Meski pemerintah daerah memamerkan tren positif, realitas di lapangan justru menunjukkan ketimpangan yang mengkhawatirkan antara klaim keberhasilan dengan nasib konkret generasi muda.
Purnamasidi menegaskan bahwa pembangunan pemuda saat ini hanya terjebak pada formalitas program tanpa menyentuh akar masalah.
Hal ini terungkap setelah dirinya menyerap aspirasi dari koalisi organisasi kepemudaan Cipayung Plus yang mengeluhkan minimnya peran nyata pemerintah.
“Banyak persoalan yang mereka sampaikan, mulai dari keterbatasan dukungan di sektor pendidikan, minimnya fasilitasi untuk memasuki dunia kerja, hingga belum terakomodasinya aspirasi pemuda dalam kebijakan daerah. Ini menunjukkan bahwa klaim pembangunan kepemudaan belum sepenuhnya dirasakan dampaknya oleh pemuda,” katanya, usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Rabu (4/2/2026).
Sorotan tajam tertuju pada dukungan finansial yang dianggap tidak masuk akal.
Baca Juga: Darurat Perlindungan Anak, Komisi X DPR Soroti Kasus Oknum Guru SDN di Jember Telanjangi Murid
Dengan sebaran penduduk muda di 37 kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tercatat hanya mengalokasikan anggaran kepemudaan sekitar Rp1 miliar.
Bang Pur, sapaan akrabnya, menilai angka ini sangat jomplang dibandingkan tantangan yang dihadapi.
Kondisi "krisis prioritas" ini ternyata juga terjadi di level pusat. Kemenpora hanya menjatahkan sekitar Rp80 miliar untuk skala nasional, sebuah nominal yang membuat ruang gerak kebijakan menjadi sangat sempit.
“Isu kepemudaan masih ditempatkan sebagai prioritas rendah, baik dalam kebijakan anggaran negara maupun anggaran pemerintah daerah. Ini menjadi masalah serius karena pemuda seharusnya menjadi investasi strategis bangsa,” tegas Politikus Partai Golkar itu.
Baca Juga: Gus Rivqy Tantang Bupati Fawait Bikin Bandara Jember Naik Kelas Usai Buka Rute Jakarta dan Bali
Sebagai solusi fundamental, Bang Pur mendesak adanya penguatan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan industri, guna memutus rantai pengangguran dan minimnya kewirausahaan.
Ia juga menyerukan urgensi amandemen UU Kepemudaan agar sektor ini memiliki daya paksa dalam kebijakan anggaran.
“Undang-Undang Kepemudaan harus mampu mendorong seluruh pemangku kebijakan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk benar-benar memprioritaskan pembangunan kepemudaan. Jika pemuda tidak dididik, dibimbing, dan difasilitasi sejak sekarang, maka masa depan Indonesia akan menghadapi tantangan serius,” pungkas legislator Dapil Jember - Lumajang itu.
Editor : M. Ainul Budi