PATRANG, Radar Jember - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan penekanan khusus bagi keberlangsungan pembangunan desa.
Hal itu kemukakan saat berkunjung ke Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Kamis (12/2/2026).
Di hadapan Bupati Jember Muhammad Fawait, jajaran OPD, serta para Kepala Desa dan Camat, Bima Arya menyoroti pentingnya kemandirian fiskal desa.
Menanggapi persoalan macetnya pencairan Dana Desa (DD) di puluhan desa di Kabupaten Jember pada tahun 2025 lalu, ia menyatakan bahwa sinkronisasi terus dilakukan.
Baca Juga: Ganti 18 Pj Kades Sekaligus! Strategi Pemkab Jember demi Genjot Serapan ADD dan DD
Ia menegaskan telah menjalin komunikasi dengan kementerian terkait untuk memastikan kendala serupa tidak terulang, terutama dengan adanya rencana alokasi baru untuk program strategis seperti Koperasi Merah Putih.
Bima Arya meminta agar para Kepala Desa tidak lagi terpaku hanya pada anggaran Dana Desa untuk membangun wilayahnya.
Ia mendorong pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Desa (PADes).
"Dana Desa itu hanyalah salah satu sumber. Desa sebetulnya bisa mendapatkan pemasukan dari bagi hasil pajak, bantuan keuangan provinsi, hingga bantuan kabupaten. Kreativitas dalam mengelola sumber daya lokal menjadi kunci agar pembangunan tidak mandek saat ada kendala di pusat," katanya.
Baca Juga: Diskop UMKM Jember Warning KMP: Siap Terima Modal, Harus Siap Juga Bayar Kembali!
Selain kreativitas mencari sumber dana, mantan Wali Kota Bogor ini juga menggarisbawahi pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Melalui Dirjen Pemerintahan Desa, ia meyakinkan bahwa Kemendagri berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memanajemen anggaran.
"Pemanfaatan anggaran jangan hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tapi juga harus menyentuh program pemberdayaan ekonomi seperti Koperasi Desa atau Kampung Nelayan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat desa," beber dia.
Baca Juga: Dana Desa Dipangkas 60 Persen, Gus Fawait Tegaskan ADD Jember Tak Dikurangi Seperak Pun
Bima Arya menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang merumuskan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025.
Revisi ini akan mengatur secara spesifik teknis alokasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk Dana Desa untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih.
Langkah ini diambil untuk mengubah pola pikir pembangunan desa yang selama ini dianggap terlalu fokus pada infrastruktur fisik.
Baca Juga: Kunjungi Jember, BP Taskin Yakin Bisa Turunkan Kemiskinan hingga Satu Persen Per Tahun
"Kita harus melihat secara keseluruhan. Banyak sekali program pusat yang manfaatnya besar untuk desa, seperti Kampung Nelayan dan Koperasi Merah Putih yang menjadi saluran distribusi dari pusat ke desa," tambah Politikus PAN itu. (mau)
Editor : M. Ainul Budi