NGADA, Radar Jember - Langit pendidikan Indonesia sedang mendung pekat. Sebuah kabar pilu datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT).
Seorang anak yang seharusnya masih asyik bermain dan merangkai mimpi di bangku Sekolah Dasar (SD), ditemukan mengakhiri hidupnya sendiri pada 29 Januari 2026.
Alasan di baliknya sangat menyayat hati: ia merasa tidak mampu lagi memikul beban karena tak punya buku dan pena untuk belajar.
Kematian ini bukan sekadar angka dalam statistik duka. Ini adalah jeritan sunyi seorang anak yang menyerah pada dunia karena merasa pendidikan—yang katanya hak setiap warga negara—ternyata memiliki harga yang tak sanggup dibayar oleh kemiskinan keluarganya.
Baca Juga: Prabowo Klaim Program MBG Telah Serap 1 Juta Tenaga Kerja dan Jangkau 60 Juta Rakyat
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bereaksi keras atas tragedi ini.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa peristiwa ini adalah tamparan keras bagi para pejabat yang belakangan menyebut anak putus sekolah hanya karena "tidak bisa jajan".
"Anak-anak kita tidak menyerah karena tak bisa beli cilok di kantin. Mereka menyerah karena harga sebuah buku dan pena tidak terjangkau," kata Ubaid, dalam keterangan resminya, (4/02/2026).
Ia menyoroti klaim pemerintah yang menegaskan seolah-olah keberpihakannya terhadap pendidikan sudah lebih dari cukup namun belum menjawab akar permasalahan sebenarnya di level grassroot.
"Nyawa seorang anak melayang hanya karena alat tulis, di tengah klaim pemerintah bahwa anggaran pendidikan terus naik. Ini adalah penghinaan terhadap realitas kemiskinan," tambah Ubaid dengan nada getir.
Baca Juga: Perbedaan Mencolok Data keracunan MBG: Pemerintah Sebut 6.517 Anak, Independen Sebut 8.600 Anak
Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa secara hukum, negara telah menjanjikan pendidikan dasar gratis melalui Pasal 31 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Namun, realita di lapangan justru menunjukkan negara seolah "cuci tangan".
Biaya operasional yang seharusnya ditanggung negara, pelan-pelan digeser ke pundak wali murid yang sudah kepayahan.
Bagi anak di NTT tersebut, sekolah yang seharusnya menjadi safe space atau ruang aman untuk tumbuh, justru berubah menjadi "penjara mental" yang penuh intimidasi ekonomi.
Rasa malu karena tidak mampu membeli alat tulis menjadi beban psikologis yang terlalu berat untuk dipikul jemari mungilnya.
JPPI juga menyoroti adanya ketimpangan prioritas yang fatal dalam APBN 2026.
Berdasarkan UU No. 17/2025, anggaran pendidikan sebesar 20 persen diduga telah "dibegal" untuk mendanai program populis Makan Siang Bergizi (MBG). Sebanyak Rp 223 triliun atau sekitar 29 persen dari dana pendidikan dialihkan untuk urusan logistik makanan.
Akibatnya, anggaran murni pendidikan kini tersisa hanya 14 persen.
"Pemerintah lebih sibuk mengurusi piring makan daripada memastikan anak bisa menulis di atas kertas. Apa gunanya perut kenyang jika anak-anak kita depresi dan kehilangan nyawa karena malu tak punya alat tulis? Prioritas ini terbalik dan membahayakan masa depan bangsa," tegas Ubaid.
Tragedi bocah kelas IV SD itu dinilainya patut menjadi alarm keras untuk penguasa, sekaligus alarm kematian bagi fungsi perlindungan negara.
JPPI menuntut pemerintah untuk berhenti melakukan gimik politik dan segera melakukan audit total terhadap dana BOS serta PIP agar benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan hingga ke recehan terakhir untuk membeli sebuah pena.
"Jangan biarkan pena yang seharusnya digunakan untuk menulis masa depan, justru menjadi alasan seorang anak kehilangan nyawanya. Jika negara tetap diam, sejarah akan mencatat periode ini sebagai masa di mana pendidikan hanya milik mereka yang mampu membeli alat tulis," pungkas dia.
Editor : M. Ainul Budi