Radar Jember - Psikolog dan Associate Professor Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal, turut mendesak pemerintah agar musibah di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional.
Menurutnya, pengumuman dan penetapan bencana nasional bisa membantu regulasi bantuan pemulihan dari pemerintah pusat.
“Bencana nasional kan maksudnya bukan hanya seluruh Indonesia, tapi ini hanya bagian dari secara ketatanegaraan dan resources bisa diturunkan,” ujar Iqbal dalam siaran siniar yang diunggah di kanal Youtube Bambang Widjojanto pada Senin (8/12/2025).
Iqbal lantas menceritakan momen pertemuannya dengan warga ketika turun ke Langkat pascabanjir.
“Dan yang mereka ceritakan adalah setelah 3 hari kejadian, baru bantuan datang dan itu pun tidak menyeluruh,” imbuhnya.
“Kami melihat, kami mendukung pemerintah untuk segera menetapkan ini menjadi bencana nasional,” lanjutnya.
Pemerintah Harus Royal kepada Masyarakat
Iqbal melanjutkan bahwa saat ini menjadi momentum bagi pemerintah terkait loyalitas masyarakat.
“Kalau saya mengajar kepemimpinan, ini adalah tentang royal dan loyal,” kata Iqbal.
“Kalau pemerintah itu royal, masyarakat akan loyal. Tapi kalau pemerintah hitung-hitungan, pelit, ya itu akan membuat masyarakat pelit juga,” lanjutnya.
Iqbal: Efisiensi Perparah Penanganan
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti adanya efisiensi transfer anggaran ke daerah.
Menurutnya, anggaran yang harus dipangkas itu memberi pengaruh dalam proses penanganan.
“Ketika anggaran transfer daerah itu dipotong, Sumatera Barat itu dipotong Rp 2 triliunan, nggak punya apa-apa. Pak Gubernur mau ngapain? Resources udah nggak ada,” jelasnya.
Ia juga menyinggung momen beberapa bupati di Aceh yang sempat mengeluarkan surat ketidakmampuan dalam mengatasi bencana.
“Jadi, memang ini adalah sebuah peluang bagi pemerintah, saya kira bahwa ini harusnya bukan lagi menggerakkan sipil, tapi semua resources dikerahkan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Iqbal menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan anggaran terbatas disuntik dana oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah nggak punya anggaran, pusat punya. Makanya kita ingin pemerintah pusat itu jor-joran. Bila perlu kita minta bantuan tetangga, nggak usah gengsi, nggak usah malu,” tegasnya.
Bencana jadi Pemantik Sentimen Publik pada Pejabat
Dalam siniar tersebut, Iqbal juga mengingatkan sisi psikologis dari masyarakat yang terdampak bencana.
Menurutnya, dengan penanganan yang masih dirasa lamban, akan membuat masyarakat menjadi marah secara psikologis.
“Jangan sampai nanti psikologis masyarakat yang marah di bulan Agustus itu kembali muncul, sentimen kepada pejabat publik,” tambahnya.
Iqbal juga menyebut bahwa dampak panjang dari bencana tersebut tak hanya soal ekonomi, tapi psikologi.
“Di mana mereka hopeless, mereka depresi, dan mungkin mereka stres. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” ungkap Iqbal.
“Jadi, bukan hanya kebutuhan fisik, kebutuhan materi, tapi juga kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi,” tuturnya.
Editor : Imron Hidayatullahh