Radar Jember - Di tengah duka yang menyelimuti korban banjir bandang di Aceh, kontroversi ihwal ketidaksanggupan sejumlah kepala daerahnya dalam mengatasi dampak bencana justru kini menyeruak ke permukaan.
Sebelumnya dikabarkan, terdapat 3 bupati yang tidak sanggup menangani bencana yang melanda wilayahnya, yakni Haili Yoga selaku Bupati Aceh Tengah, Mirwan MS sebagai Bupati Aceh Selatan, dan Sibral Malasyi yang menjabat sebagai Bupati Pidie Jaya.
Terkini, hal itu ditanggapi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang menganggap wajar ketidaksanggupan 3 bupati di Aceh itu.
Bima lalu menyebut, pemerintah pusat akan membantu mereka sesuai dengan perintah Presiden.
"Kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya," kata Bima kepada awak media di Jakarta, pada Minggu (7/12/2025).
"(Hal itu terkait) berapa kebutuhan untuk membangun infrastruktur, berapa juga untuk memulihkan rumah warga, akses, dan lain-lain," sambungnya.
Terkait penanganan bencana yang terjadi di Aceh, termasuk juga di Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), Bima meyakini segala derita yang dialami warga setempat dapat diatasi lewat kerja sama seluruh pihak.
"TNI/Polri all out di lapangan. Kami melihat posko-posko bencana itu aktif sekali di sana. Jadi sistem ini sudah bekerja," terang Bima.
"Sudah bergerak semua. Jadi kita insyaallah mampu untuk mengatasi ini dengan bersama-sama," sambungnya.
Di lain pihak, sebelumnya terdapat perbedaan pendapat yang disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem dengan Mendagri Tito Karnavian terkait kontroversi ini.
Gubernur Mualem Buka Pintu Undur Diri
Dalam kesempatan berbeda, Mualem menyebut bupati atau kepala daerah yang cengeng dan tidak mampu menangani bencana banjir lebih baik mengundurkan diri.
"Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun dari jabatan," tegas Mualem kepada awak media di Aceh Timur, pada Jumat (5/12/2025).
"Kita ganti dengan yang lain, yang siap bekerja untuk rakyat," imbuhnya.
Menurut Mualem, banjir yang terjadi saat ini bukan bencana biasa.
Banjir yang melanda Aceh sebagai tsunami jilid kedua, karena dampak dan luas wilayah terdampaknya lebih parah dari peristiwa tsunami pada 2004.
"Kalau tsunami 2004, air hanya datang sekitar 2 jam," terang Mualem.
"Akan tetapi, bencana banjir kali ini, air menggenangi rumah warga sampai lima hari lebih. Ini penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh," tambahnya.
Mendagri: Tak Bisa Ditangani Mandiri
Secara terpisah, Mendagri Tito justru menekankan kemandirian pemerintah daerah (pemda) dalam menangani bencana di daerah harus memperhatikan skala bencana tersebut.
Terkait 3 pejabat Bupati Aceh yang menyatakan tak sanggup atasi bencana di wilayahnya, Tito menilai hal tersebut karena tidak semua bencana bisa ditangani secara mandiri.
"Jangan berpikir bahwa semua bencana pasti harus kepala daerahnya mandiri," ungkap Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (2/12/2025).
"Enggak begitu, ada skala-skalanya. Level bencana itu ada skala-skalanya," sebutnya.
Di sisi lain, Tito memaklumi apabila kepala daerah tersebut menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana tersebut.
Hal ini mengingat skala dari bencana di Pulau Sumatra tersebut.
"Kalau yang seperti bencana Sumatera ini, kita serahkan kepada kepala daerahnya saja, wah mereka setengah mati," jelas Tito.
"Kasihan rakyatnya, kasihan juga kepala daerahnya. Dia pun mungkin terdampak juga keluarganya," tandasnya.
Editor : Imron Hidayatullahh