Radar Jember - Pemerintah tengah mendalami dugaan penyelundupan 250 ton beras asal Thailand yang diduga masuk secara ilegal melalui wilayah Sabang, Aceh.
Temuan ini memunculkan indikasi adanya penerbitan izin impor sebelum pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi resmi terkait kebijakan impor beras.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut adanya kemungkinan tindakan yang telah direncanakan oleh pihak tertentu untuk memasukkan beras tersebut tanpa restu pemerintah pusat.
Menurutnya, laporan yang diterima menunjukkan izin impor sudah terbit sebelum rapat koordinasi soal impor beras dilakukan pada 14 November 2025.
“Rapat baru digelar tanggal 14 di Jakarta, tapi izin dari Thailand disebut sudah keluar sebelumnya. Itu artinya sudah ada perencanaan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).
Amran menegaskan, seluruh pejabat terkait di Kementerian Pertanian menyatakan tidak pernah menyetujui impor beras saat rapat tersebut.
“Kami sudah tanya Dirjen, Deputi, sampai Bapanas. Dalam risalah rapat tertulis penolakan, tapi impor tetap dilakukan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan juga memastikan tidak pernah mengeluarkan izin impor untuk beras tersebut.
“Saya sudah berbicara langsung dengan Menteri Perdagangan, dan beliau menyampaikan tidak ada izin diterbitkan,” kata Amran.
Kasus ini mencuat setelah laporan diterima sekitar pukul 14.00 WIB mengenai adanya temuan ratusan ton beras impor di sebuah gudang milik PT Multazam Sabang Group.
Perusahaan tersebut diduga menjadi pihak yang memasukkan beras tanpa persetujuan pemerintah.
Usai laporan diterima, Amran langsung berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim hingga Pangdam untuk menghentikan aktivitas di lokasi serta menyegel gudang agar beras tidak keluar ke pasaran.
Amran menegaskan bahwa pemerintah sedang menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyelundupan tersebut.
Ia kembali menekankan bahwa pemerintah saat ini tidak berencana membuka keran impor karena stok nasional dinilai masih aman, sempat mencapai 4,2 juta ton dan kini berada di angka sekitar 3,8 juta ton.
“Presiden Prabowo sudah menegaskan, tidak boleh impor karena stok kita mencukupi. Gudangnya sudah kami segel dan proses penelusuran pelaku sedang berjalan,” tegasnya
Penulis: Athok Ainurridho