Radar Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Hal itu ditegaskan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Setyo mengungkapkan bahwa dirinya belum melakukan pengecekan dan menunggu laporan dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
“Saya belum cek, ya. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat pasti akan merespons seperti apa,” ujar Setyo kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Selasa (28/10/2025).
Masih Tahap Pemeriksaan Awal
Setyo menegaskan KPK belum mengambil langkah konkret dalam penyelidikan kasus tersebut.
Menurutnya, proses yang sedang berjalan masih sebatas pengecekan dan telaah awal oleh tim internal.
“Biasanya ditelaah dulu,” jelasnya, ketika ditanya apakah sudah ada saksi lain yang akan diperiksa.
Ketua KPK itu menambahkan, lembaga antirasuah tersebut tidak ingin bertindak gegabah tanpa dasar yang kuat.
Ketika ditanya soal kemungkinan dilakukan audit investigatif terhadap proyek KCJB, Setyo menegaskan prosesnya masih terlalu dini.
“Baru juga (ditangani),” ujarnya singkat.
KPK Klaim Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh sejak Awal 2025
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Whoosh.
Secara khusus, KPK mengungkapkan penanganan perkara ini telah dimulai sejak awal tahun 2025.
"Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, (27/10/2025) lalu.
"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan," sambungnya.
Budi menjelaskan, karena statusnya masih dalam tahap penyelidikan, KPK belum bisa membeberkan temuan atau progres terperinci kepada publik.
Pihaknya masih fokus mencari keterangan dan bukti terkait unsur-unsur peristiwa pidananya.
Dugaan Mark-Up 3 Kali Lipat
Isu dugaan korupsi proyek Whoosh mencuat setelah pernyataan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam kanal YouTube pribadinya yang tayang pada 14 Oktober 2025.
Dalam pernyataannya, Mahfud secara blak-blakan menyebut adanya dugaan mark-up besar-besaran pada proyek tersebut.
Mahfud menilai, biaya pembangunan per kilometer jalur KCJB di Indonesia mencapai sekitar 52 juta dolar AS.
Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya serupa di China yang hanya sekitar 17-18 juta dolar AS.
Mahfud juga menilai, selisih besar tersebut patut menjadi perhatian lembaga penegak hukum, termasuk KPK, untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
Editor : Imron Hidayatullahh