JAKARTA, Radar Jember - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto kini berada di tengah sorotan tajam setelah data korban keracunan terus meroket.
Data terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap angka yang jauh lebih mengerikan dibandingkan data resmi pemerintah, memicu pertanyaan serius tentang pengawasan dan keamanan program.
Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, hingga 27 September 2025, jumlah anak yang menjadi korban keracunan MBG telah mencapai 8.649 orang.
Angka ini menunjukkan lonjakan yang tak terkendali.
"Data kami menunjukkan terjadi lonjakan sebanyak 3.289 anak hanya dalam dua pekan terakhir bulan September," ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/9).
Ia merinci bahwa tren peningkatan korban per minggu semakin brutal, dengan puncak terjadi pada periode 22-27 September yang menelan 2.197 korban anak dalam sepekan.
Sementara itu, dalam Rapat Kerja (Raker) resmi dengan Komisi IX DPR pada Rabu (1/10), Kepala BGN Dadan Hindayana menyajikan data yang lebih rendah.
Menurut versi pemerintah, total korban sejak Januari 2025 adalah 6.517 orang dari total 75 kasus keracunan yang teridentifikasi.
Baca Juga: Di Tengah Isu Keracunan, Ahli Sebut MBG dan Food Estate Racun Kedaulatan Pangan
Bahkan data BGN sendiri mengonfirmasi adanya eskalasi kasus yang drastis.
"Dari 6 Januari hingga 31 Juli, tercatat ada 24 kasus. Namun, dari 1 Agustus hingga akhir September, terjadi lonjakan menjadi 51 kasus," jelas Dadan di hadapan para anggota dewan saat itu.
Berdasarkan data BGN, sebaran korban keracunan MBG masing-masing di Wilayah I (Pulau Sumatera) sebanyak 1.307 korban. Wilayah II (Pulau Jawa) 4.207 korban, dan Wilayah III (Indonesia Timur) sebanyak 1.003 korban.
Di tengah badai kritik, Dadan Hindayana juga menuding para pelaksana di tingkat SPPG sebagai penyebab utama maraknya kasus keracunan.
Menurutnya, investigasi BGN menemukan pelanggaran SOP yang fatal dan berulang. "Banyak SPPG tidak mematuhi SOP yang ada. Ini menjadi akar masalah utama," tegasnya.
Dadan membeberkan beberapa temuan krusial dari investigasi di lapangan, di antaranya ada dugaan pembelian bahan baku terlalu cepat di beberapa SPPG yang membeli bahan baku makanan pada H-4 sebelum hari pengolahan.
Padahal, SOP secara ketat mengatur pembelian bahan baku maksimal dilakukan pada H-2 untuk menjaga kesegaran.
Selain itu, waktu memasak dan distribusi molor.
Menurut Dadan, investigasi di Bandung, Jawa Barat, menemukan proses memasak hingga pengiriman makanan kepada siswa memakan waktu lebih dari 6 jam.
"Ada yang memasak dari jam 9 pagi, tapi baru diantar ke siswa lewat dari jam 12 siang. Padahal waktu optimal dari masak hingga konsumsi maksimal 4 jam," ungkapnya.
Dengan ribuan anak yang menjadi korban, desakan untuk evaluasi total terhadap program MBG kini semakin menguat.
Editor : M. Ainul Budi