JAKARTA, Radar Jember - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi anak bangsa kini justru menjadi sumber petaka.
Alih-alih menyehatkan, program andalan Presiden Prabowo Subianto ini telah mengirim ribuan anak ke jurang keracunan massal.
Dalam sebuah pengakuan yang mengejutkan, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya membuka data kelam di hadapan parlemen, sementara data independen menunjukkan angka korban yang jauh lebih mengerikan.
Baca Juga: Keracunan MBG Terus Berulang, Anggota DPR: Audit Total, Belajarlah dari Jepang dan Tiongkok
Saat Rapat Kerja (Raker) krusial dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (1/10/2025), Kepala BGN Dadan Hindayana membeberkan sejumlah data.
Ia memaparkan bahwa sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG secara resmi telah menyebabkan 6.517 orang menjadi korban keracunan di seluruh Indonesia.
"Total ada 75 kasus kejadian keracunan yang kami catat hingga tadi malam," ungkap Dadan di hadapan para wakil rakyat itu.
Data yang dipaparkan Dadan menunjukkan Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar dengan total 4.207 korban dari 45 kasus.
Baca Juga: Di Tengah Isu Keracunan, Ahli Sebut MBG dan Food Estate Racun Kedaulatan Pangan
Angka itu disusul oleh wilayah Pulau Sumatera dengan 1.307 korban dan kawasan Indonesia Timur yang mencatat 1.003 korban.
Ironisnya, Dadan menyoroti adanya eskalasi kasus yang tak terkendali dalam dua bulan terakhir.
"Sebaran kasus dari 6 Januari sampai 31 Juli tercatat ada 24 kasus kejadian. Namun, dari 1 Agustus hingga malam tadi, terjadi lonjakan drastis menjadi 51 kasus kejadian," katanya.
Alih-alih melakukan evaluasi internal yang mendalam, BGN secara terbuka menuding Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau para penyedia makanan di daerah sebagai biang keladi dari rentetan tragedi ini.
Menurut Dadan, mayoritas kasus keracunan disebabkan oleh kelalaian SPPG dalam mematuhi Prosedur Operasional Standar (SOP) yang telah ditetapkan. "Banyak SPPG tidak mematuhi SOP yang ada," tegas Dadan.
Ia mencontohkan temuan investigasi BGN di beberapa lokasi, seperti pembelian bahan baku yang terlalu dini.
"Aturan kami mewajibkan pembelian bahan baku maksimal H-2 pengolahan. Namun, kami temukan di lapangan ada SPPG yang membeli bahan baku sejak H-4," paparnya.
Selain itu, BGN juga menyoroti manajemen waktu yang kacau dalam proses memasak hingga distribusi.
Baca Juga: Resmikan Dapur MBG di Wonoasri, Bupati Jember Gus Fawait Sebut Efek Domino bagi Ekonomi Lokal
Di Bandung, Jawa Barat, tim investigasi menemukan proses dari memasak hingga makanan sampai ke tangan siswa memakan waktu lebih dari 6 jam, jauh melampaui batas aman yang ditetapkan BGN.
"Waktu optimal dari memasak hingga konsumsi adalah 4 jam. Di Bandung, ada yang memasak dari jam 9 pagi, namun baru diantar ke siswa lewat dari jam 12 siang," kata Dadan.
Pernyataan BGN yang seolah menyederhanakan masalah dengan menyalahkan pelaksana lapangan menjadi semakin problematik jika disandingkan dengan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Berdasarkan pemantauan independen, JPPI mencatat angka korban yang jauh lebih tinggi.
Baca Juga: Di Tengah Isu Keracunan, Bupati Fawait Jamin MBG di Jember Aman dan Menyehatkan
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (29/9), menyatakan bahwa hingga 27 September 2025, jumlah korban keracunan MBG telah mencapai 8.649 anak.
"Data kami menunjukkan terjadi lonjakan 3.289 korban hanya dalam dua pekan terakhir bulan September," ungkap Ubaid.
"Bahkan dalam satu pekan terakhir saja (22-27 September), korban bertambah sebanyak 2.197 anak. Ini adalah alarm bahaya yang sangat serius," tambah Ubaid.
Editor : M. Ainul Budi