radar jember - Sejumlah jurnalis diduga mengalami tindak kekerasan saat hendak meliput penyajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gedong 2, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Selasa 30 September 2025.
Peristiwa ini bermula ketika para wartawan mencoba mencari tahu lokasi dapur SPPG yang dikabarkan menjadi tempat penyajian MBG untuk siswa SDN 01 Gedong, Jakarta Timur.
Program tersebut tengah menuai sorotan publik setelah sejumlah siswa diduga mengalami keracunan makanan.
Namun upaya peliputan itu justru berujung insiden. Seorang oknum pegawai SPPG disebut marah dan mengusir wartawan dari lokasi.
Saat jurnalis mencoba merekam video di area luar gedung, oknum tersebut mendatangi dan melarang kegiatan peliputan.
“Nggak lama saya lihat ada mobil SPPG Gedong 2 datang, kemudian saya ambil video dan si bapak tua itu ngelarang. Saya bilang, ini di luar area publik nggak bisa larang-larang,” ujar salah satu wartawan yang menjadi korban penganiayaan.
Situasi semakin memanas ketika para wartawan hendak meninggalkan lokasi. Oknum pegawai tersebut kembali menghadang.
Bahkan, salah satu wartawan mengaku dicekik, sementara rekannya hampir dipukul.
“Pas sudah dijelasin, saya mau pergi ke SPPG Gedong 1 tapi tiba-tiba bapak yang tadi sudah kepalkan tangannya mau pukul saya, terus tiba-tiba malah cekik saya dan rekan saya,” jelasnya.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi SPPG terkait insiden tersebut.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, saat dihubungi media, belum memberikan jawaban.
Meski demikian, wartawan yang menjadi korban penganiayaan telah melaporkan kejadian ini ke kepolisian.
“Sedang meluncur ke Polsek Pasar Rebo untuk membuat laporan,” kata salah satu jurnalis korban.
BGN Ingatkan Prosedur Kunjungan
Dalam kesempatan terpisah, Kabiro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, sebelum ya telah menegaskan bahwa setiap pihak luar yang hendak berkunjung ke SPPG wajib mengikuti prosedur resmi.
Menurutnya, kunjungan tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus dengan seizin BGN.
“Kami banyak menerima laporan dari daerah terkait rencana kunjungan SPPG oleh pihak luar. Perihal ini, kami minta agar bersurat resmi dengan mencantumkan latar belakang, tujuan, lokasi, serta jadwal kunjungan,” jelas Hida dalam keterangan resmi pada Rabu 10 September 2025 silam.
Hida juga menyebut bahwa aturan tersebut bertujuan menjaga ketertiban dan memastikan aktivitas di SPPG tidak terganggu.
“Tentu kami terbuka, namun tetap selektif dalam menerima kunjungan. Proses di dalam SPPG tidak boleh terganggu oleh aktivitas dari luar,” tegasnya.
Editor : M. Ainul Budi