Radar Jember - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakang menjadi sorotan tajam menyusul peristiwa keracunan yang terjadi di beberapa daerah.
Menanggapi hal itu, pemerintah langsung mengambil langkah untuk melakukan perbaikan pada program prioritas pemerintah tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, menjadi prioritas utama pemerintah.
“Atas petunjuk dari Presiden dan instruksi dari beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama,” katanya dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta pada Minggu 28 September 2025.
“Kami menegaskan insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” imbuh pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Evaluasi dan Penutupan Sementara Dapur SPPG
Dalam rapat yang turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pemerintah memutuskan melakukan langkah cepat.
Salah satunya penutupan sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah.
“Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak, tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujar Zulhas.
Selain evaluasi, seluruh dapur SPPG diwajibkan melakukan sterilisasi peralatan makan dan memperbaiki sistem sanitasi, terutama terkait alur limbah.
Pemerintah pusat hingga daerah juga diinstruksikan aktif melakukan pengawasan menyeluruh.
Zulhas menambahkan, semua dapur SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum melanjutkan pelayanan.
Menko bidang pangan itu juga meminta Kementerian Kesehatan mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pemantauan berkala.
Kepala BGN Lapor ke Presiden
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa laporan lengkap soal kejadian luar biasa (KLB) dalam program MBG sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data BGN, sepanjang periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terdapat 2.391 SPPG yang beroperasi dengan 24 kasus KLB.
Namun, pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG meningkat menjadi 7.244 unit dan kasus melonjak menjadi 47.
“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam siaran pers.
Peran Kementerian Kesehatan
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen Kemenkes untuk mendukung penuh perbaikan program MBG.
Salah satunya dengan menyiapkan tenaga ahli gizi dari Kemenkes untuk ditempatkan di dapur-dapur SPPG.
“Ahli gizinya sedang saya persiapkan. Untuk sementara akan kami bantu dari Kemenkes,” kata Budi.
Menkes itu juga berharap langkah ini dapat mempercepat perbaikan kualitas layanan.
“Agar semua SPPG yang ada memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya supaya lebih baik. Diharapkan dalam satu bulan selesai semuanya,” tambahnya.
Keselamatan Generasi Jadi Prioritas
Pemerintah menegaskan bahwa program MBG tetap akan dijalankan sebagai salah satu prioritas nasional.
Namun, setiap penyelenggara diwajibkan memperketat standar higienis, sanitasi, serta kualitas bahan dan proses masak.
“Insiden ini bukan hanya soal angka korban, tapi tentang keselamatan generasi penerus. Karena itu, tata kelola harus diperbaiki secara cepat dan menyeluruh,” pungkas Zulhas.
Editor : Imron Hidayatullahh