Radar Jember – Program makan bergizi gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam setelah kasus keracunan massal kembali terjadi, kali ini di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Puluhan siswa dilarikan ke puskesmas usai menyantap makanan MBG, menambah daftar panjang kejadian luar biasa (KLB) serupa di berbagai daerah.
Insiden di Kecamatan Ujungjaya ini menimbulkan kekhawatiran besar publik soal standar kebersihan dan keamanan pangan program MBG.
Padahal, sejak diluncurkan awal 2025, program ini digadang-gadang sebagai solusi memperbaiki gizi anak-anak negeri.
Namun, sederet kasus keracunan justru menjadikannya ironi yang menakutkan bagi orang tua siswa.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menegaskan pemerintah daerah segera turun tangan.
“Tenaga medis kami hadir untuk merawat, memberikan perhatian, dan pemantauan secara intensif. Jangan panik, pemerintah hadir untuk berikhtiar menyembuhkan para pasien,” kata Dony saat meninjau pasien di Puskesmas Ujungjaya, Kamis (25/9).
Respons Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Sumedang memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung negara.
Distribusi MBG di Ujungjaya dihentikan sementara, sementara kepala puskesmas diinstruksikan untuk mengecek langsung higienitas makanan.
“Besok seluruh kepala SPPG akan kami undang untuk membahas masalah ini. Ahli gizi juga kami turunkan, dan camat saya instruksikan untuk memonitor langsung agar SOP dijalankan dengan baik,” tegas Dony.
Polisi Ikut Menyelidiki
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri juga turun tangan.
“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani Polda masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya supaya bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Helfi Assegaf.
Sorotan DPR dan Badan Gizi Nasional
Kasus ini tak luput dari perhatian DPR.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuntut investigasi menyeluruh.
“Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan, mana kelalaian, dan mana yang mungkin sengaja,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim khusus guna memberikan second opinion atas maraknya isu keracunan MBG.
“Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM,” jelas Kepala BGN Dadan Hindayana.
Daftar Panjang Kasus MBG
Hingga 22 September 2025, BGN mencatat 45 KLB keracunan MBG dengan 4.711 korban.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bahkan lebih tinggi, mencapai 6.452 korban, dengan Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi.
Di Bandung Barat, Bupati Jeje Ritchie Ismail bahkan sudah menutup tiga dapur MBG bermasalah.
“Jadi yang ditutup hanya tiga dapur saja. Jangan sampai satu atau dua kasus berpengaruh terhadap dapur-dapur lain yang sudah bekerja dengan baik,” jelasnya.
Kasus Terbaru: Makanan Basi di Jember
Ironi semakin bertambah setelah insiden di SDN Bintoro 05, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pada Jumat (26/9).
Guru dan siswa menolak makan MBG karena kondisinya basi.
“Guru di sini langsung tanggap dan melarang siswa untuk memakannya. Ini bukan makanan bergizi, tetapi makanan basi yang membahayakan,” tegas Fadli, guru SDN Bintoro 05.
Ia menekankan bahwa pengecekan MBG tak cukup hanya saat pengemasan, tetapi juga saat penyajian.
“Tolong kepada ahli gizi maupun yang mengadakan MBG di wilayah Kecamatan Patrang untuk memperhatikan makanan. Jangan main-main ngomong masalah makanan kepada anak-anak,” ujarnya.
Fadli menegaskan, makanan yang dikirim sudah basi dan jelas tak layak konsumsi.
Kini, program MBG menghadapi dilema serius.
Di satu sisi bertujuan mulia untuk memperbaiki gizi anak bangsa.
Namun, di sisi lain berulang kali mencoreng diri sendiri akibat lemahnya pengawasan dan standar keamanan pangan.
Editor : Imron Hidayatullahh