radar jember - Konflik Bupati Sidoarjo Subandi dan wakil bupati Sidoarjo Mimik Idayana sudah cukup meruncing.
Konflik panas keduanya pun sudah beredar di lini masa media. Salah satu konflik yang paling terlihat adalah buntut mutasi 60 ASN yang digelar beberapa waktu lalu di Pendopo Sidoarjo.
Dalam mutasi ASN itu tampak wabup Mimik tak hadir. Hanya ada Subandi.
Padahal pasangan Bupati dan Wabup ini belum genap setahun memimpin jalannya roda pemerintahan Kota Delta.
Subandi menegaskan mutasi adalah hal wajar untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan sudah mendapat izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Jadi dapat izin atau tidaknya itu dari BKN. Dari Jakarta ke regional terus ke daerah lagi dan diproses tim. Kita lakukan pelantikan setelah ada izin dari BKN,” kata Bupati Sidoarjo.
"Terkait dilaporkan ke Mendagri, nggak apa-apa, silakan," kata Subandi saat ditemui wartawan usai memberikan sambutan acara Launching Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI) tahun 2025 di pendopo Sidoarjo, Senin (22/9/2025).
Dalam pernyataan terpisah, ia mengkritik pelantikan itu sebagai “cacat prosedur”. Mimik yang juga pengarah Tim Penilai Kinerja (TPK) mengaku tidak mendapat laporan.
“Sudah saya kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK tanggal 16 September 2025, tapi sampai pelantikan digelar tidak ada laporan sama sekali. Saya kecewa dengan TPK,” ujar Mimik kepada awak media, Rabu (17/9/2025)
Mimik menambahkan, dirinya tidak tahu siapa saja pejabat yang dimutasi karena informasi justru diperoleh dari media. Ia merasa hanya dijadikan formalitas.
Editor : M. Ainul Budi