Jakarta, Radar Jember - Kabar Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Thomas Lembong, terus mengemuka belakangan ini.
Salah satunya datang dari pengamat politik Rocky Gerung. Dia menilai kebijakan ini bukan hanya kontroversial, tetapi juga sarat makna politik.
Menurut Rocky, langkah Prabowo bukan semata-mata soal pembebasan hukum, melainkan sinyal kuat untuk mengakhiri campur tangan politik dalam proses hukum yang selama ini dinilai penuh muatan dendam.
Ia menilai keputusan itu sebagai bentuk “wisdom politik” dari seorang presiden yang ingin memutus mata rantai kriminalisasi bermotif politik.
“Amnesti dan abolisi ini bukan soal hukum belaka. Ini adalah koreksi terhadap praktik kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai alat tukar tambah politik,” kata Rocky, dalam kanal YouTube-nya, (4/8/2025).
Rocky menyebut bahwa kasus yang menjerat Hasto maupun Lembong erat kaitannya dengan dinamika kekuasaan era Jokowi.
Keduanya, diyakini menjadi korban rekayasa politik, sebuah pola yang disebutnya sebagai bagian dari strategi bertahan dinasti.
“Kasus Hasto itu sudah lima tahun mengendap, lalu dihidupkan kembali. Begitu juga Tom Lembong, yang sejak awal pemerintahan Jokowi bersinggungan dengan kebijakan impor. Ini bukan sekadar hukum, tapi dendam politik,” jelas dia.
Rocky menyoroti bahwa keputusan Prabowo juga bisa dibaca sebagai pilihan strategis untuk menentukan arah dukungan politik.
Dalam narasinya, ia menyebut bahwa relasi Prabowo lebih cenderung ke Megawati dibanding Jokowi, dan itu bisa terbaca dari peta koalisi dan respons publik.
“Kalau Prabowo merapat ke Ibu Mega, maka secara otomatis dia menjauh dari Jokowi. Itu yang disebut zero-sum game dalam politik. Tidak bisa semuanya dirangkul bersamaan,” ungkap Rocky.
Selain itu, Rocky juga mengomentari reaksi keras para pendukung Jokowi terhadap langkah ini.
Menurutnya, sikap para buzzer yang biasanya mendukung Prabowo-Gibran tapi kini justru mengecam keputusan presiden menjadi indikasi ketakutan terhadap potensi ancaman terhadap kelangsungan dinasti Jokowi.
“Mereka mulai galau, karena langkah ini bisa membatalkan skenario 2029. Ada kecemasan soal masa depan Gibran. Jadi, sentimen itu terbaca sangat jelas,” katanya.
Rocky juga menilai bahwa keputusan Prabowo ini adalah ujian awal terhadap konsistensinya sebagai pemimpin.
Bila di masa lalu hukum bisa digunakan untuk membungkam kritik, maka kini rakyat akan menuntut agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap aktivis yang bersuara.
“Jangan sampai aktivis yang mengungkap kasus ijazah palsu atau menggugat posisi Gibran justru dijerat lagi atas nama hukum. Kalau Prabowo sudah menolak campur tangan politik dalam hukum, itu harus berlaku untuk semua pihak, termasuk rezimnya sendiri,” tegas dia.
Rocky menyampaikan bahwa langkah ini bisa menjadi titik balik politik Indonesia. Bukan hanya menguji Prabowo sebagai negarawan, tetapi juga memaksa Jokowi untuk menimbang ulang ambisinya.
“Kalau Jokowi masih punya hasrat membalas, ya kita tinggal tunggu babak berikutnya. Tapi kalau dia mau dianggap negarawan, sudah saatnya berhenti dan menerima bahwa pertarungan itu sudah selesai,” tutup Bung Rocky, sapaan akrab dia.
Editor : M. Ainul Budi