Jakarta, Radar Jember - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti tantangan industri media saat ini. Khususnya terkait pergeseran belanja iklan dari media konvensional ke media sosial.
Ia menilai kondisi ini menyebabkan banyak media mengalami krisis keuangan hingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Bahkan PHK tidak hanya menyasar para jurnalis-jurnalis profesional, namun juga mereka yang terlibat secara tidak langsung.
“Iklan sebagai darah di media massa sekarang banyak mengalir ke medsos. Media mainstream seperti TV dan surat kabar tidak kebagian. Akibatnya mereka melakukan PHK karena tidak bisa bayar karyawan,” kata dia, dalam keterangan resminya, saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (7/7/2025).
Komaruddin berharap DPR dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dan industri media.
Tujuannya, kata dia, agar jurnalis-jurnalis bersertifikat yang terkena PHK bisa terwadahi ke instansi-instansi yang membutuhkan, termasuk pemda.
“Setiap pemda juga butuh tenaga wartawan yang memang skillful. Sayang kalau mereka yang sudah dilatih dengan biaya tinggi malah menganggur,” imbuhnya.
Baca Juga: AJI Serukan Jurnalis dan Perusahaan Pers Lindungi Hak Publik Memperoleh Informasi Berkualitas
Dewan Pers menurutnya juga menyelenggarakan pelatihan jurnalistik di berbagai daerah, baik kepada wartawan lokal maupun aparatur pemerintah.
Langkah ini diambil tidak hanya untuk preventif, namun juga untuk mempersempit ruang gerak para oknum yang menyalahgunakan profesi wartawan demi kepentingan pribadi.
Editor : M. Ainul Budi