Jakarta, Radar Jember - Menjamurnya wartawan abal-abal atau “wartawan bodrek” selama ini hampir banyak ditemui di berbagai daerah kabupaten atau kota.
Bahkan, juga masuk di desa-desa dengan mendatangi kantor desa dan kelurahan.
Istilah abal-abal atau wartawan bodrek ini disematkan kepada mereka yang mengaku-ngaku sebagai wartawan atau jurnalis.
Namun dalam praktek di lapangan, mereka jauh dari kerja-kerja jurnalistik yang terikat dengan kode etik jurnalistik (KEJ), sebagaimana yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyebut maraknya praktik wartawan abal-abal atau wartawan bodrek sebagai salah satu dampak dari tingginya angka pengangguran dan kebebasan bermedia sosial di Indonesia.
Komaruddin menilai fenomena ini muncul akibat mudahnya seseorang mengaku sebagai wartawan hanya dengan bermodal kartu identitas buatan sendiri.
padahal, kata dia, mereka juga tanpa memiliki kompetensi jurnalistik maupun tercatat secara resmi di Dewan Pers.
"Memang akibat dari pengangguran, dan juga kebebasan bermedsos yang muncul ini, mudah sekali di daerah itu orang buat kartu nama, kemudian wartawan online, seenaknya saja. Padahal mereka tidak terdaftar resmi di Dewan Pers," katanya, dalam keterangan resminya, saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (7/7/2025).
Baca Juga: Dianggap Sembrono, AJI Jember Kecam Produk Media dan Medsos yang Bermodal Video Viral
Komaruddin juga mengungkapkan modus operandi yang dilakukan para oknum ini cukup sederhana.
Mereka, kata dia, datang ke lokasi proyek pemerintah. Lalu, memotret aktivitas yang dianggap bermasalah.
Kemudian mengancam akan memberitakannya jika tidak diberikan imbalan atau uang.
“Bagi kepala daerah yang tidak tahu, dan juga mungkin kinerjanya kurang bagus, ini jadi sasaran empuk. Pemda langsung otomatis keluar duitnya,” katanya.
Komaruddin mengimbau pemerintah daerah ataupun institusi atau swasta, agar tidak melayani permintaan dari pihak-pihak yang mengaku wartawan tetapi tidak terverifikasi secara resmi.
“Yang tidak tercatat (di Dewan Pers) jangan ditanggapi. Kecuali memang kinerja pemda tadi kurang beres, ya itu agak panjang urusannya,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat jeli membedakan mana wartawan dan mana yang abal-abal. Selain melihat karya-karya dan kerja jurnalistiknya, bisa juga dengan pengecekan identitas wartawan melalui database resmi Dewan Pers.
Editor : M. Ainul Budi