Radar Jember – Viral sebuah kapal tongkang bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana memicu kehebohan di media sosial.
Banyak yang mengaitkan nama tersebut dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo.
Kapal tersebut bahkan sempat disebut-sebut digunakan untuk pengangkutan nikel dari wilayah Papua Barat Daya, tepatnya di Raja Ampat.
Namun dugaan tersebut segera dibantah oleh pihak perusahaan pemilik kapal.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI), selaku pemilik kapal, melalui Sekretaris Perusahaan Desi Femilinda Safitri, menyatakan bahwa penamaan kapal “JKW Mahakam” dan “Dewi Iriana” sama sekali tidak ada kaitannya dengan Presiden maupun Ibu Negara.
Nama tersebut disebut hanya mengacu pada inisial dan lokasi operasional perusahaan yang berada di wilayah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.
Desi juga menegaskan bahwa kapal tersebut bukanlah kapal tambang dan tidak pernah terlibat dalam aktivitas pengangkutan bijih nikel.
Menurutnya, kapal “JKW Mahakam” berjenis tugboat atau kapal tunda, sementara “Dewi Iriana” merupakan tongkang yang digunakan untuk pengangkutan logistik umum.
Perusahaan menyebut bahwa penamaan kapal dilakukan secara internal oleh manajemen dan tidak bermaksud menyinggung atau merujuk tokoh publik mana pun.
Selain itu, pihak PSSI memastikan bahwa kapal tersebut saat ini beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan tidak pernah masuk ke wilayah Raja Ampat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah viralnya unggahan foto-foto kapal di media sosial.
Kabar tersebut pertama kali beredar di platform X (Twitter) dan Instagram, di mana banyak warganet menyatakan kecurigaan mereka terhadap nama kapal yang dianggap tidak biasa.
Tak sedikit pula yang menilai bahwa penamaan kapal dengan inisial "JKW" dan "Dewi Iriana" sangat sensitif secara politis, apalagi di tengah banyaknya polemik mengenai kegiatan tambang di Papua.
PSSI menegaskan bahwa perusahaan hanya bertindak sebagai penyedia jasa pengangkutan laut dan tidak memiliki keterlibatan dalam kegiatan pertambangan.
Dalam surat resmi yang disampaikan ke BEI, PSSI menjelaskan bahwa seluruh aktivitas armada mereka dilakukan berdasarkan kontrak sewa dari klien dan diawasi sesuai regulasi industri pelayaran nasional.
PSSI juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya karena dapat menyesatkan opini publik.
Dengan klarifikasi ini, perusahaan berharap tidak ada lagi kesalahpahaman yang dapat merugikan reputasi baik mereka sebagai perusahaan pelayaran nasional yang telah berdiri sejak lama.
Sejauh ini, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak pemerintah terkait viralnya kapal tersebut.
Namun, pengamat pelayaran menilai bahwa penting bagi perusahaan-perusahaan logistik untuk mempertimbangkan dampak sosial-politik dari penamaan aset mereka, terlebih ketika menggunakan inisial atau nama yang menyerupai tokoh publik.
Kejadian ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih hati-hati dalam membangun citra di ruang digital, terutama di era keterbukaan informasi yang begitu cepat menyebar.
Penulis: Shafa Azzahra
Editor : M. Ainul Budi