Radar jember - Dalam sebuah pertemuan penting dengan para kepala daerah, sosok Kang Dedi mencuri perhatian sebagai figur yang inovatif.
Ia dijuluki "Gubernur Konten" berkat pendekatannya yang unik dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah.
Julukan ini muncul setelah Gubernur Kartin memberikan apresiasi atas strategi komunikasi yang diterapkan Kang Dedi.
Konten-konten yang ia hasilkan mampu menyampaikan pesan pemerintah tanpa harus mengeluarkan anggaran besar untuk iklan.
Kang Dedi menjelaskan bahwa konten-kontennya berhasil menekan pengeluaran rutin promosi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dari yang sebelumnya mencapai miliaran rupiah, kini anggaran cukup tiga miliar rupiah namun tetap mampu menjangkau publik dengan luas.
Pendekatan digital yang diusungnya dianggap sebagai bukti efisiensi anggaran. Tanpa mengurangi dampak komunikasi, jangkauan informasi justru lebih luas dan cepat diterima masyarakat.
Ia menekankan pentingnya adaptasi daerah dengan perkembangan zaman.
Pemerintahan saat ini tidak hanya sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menjangkau masyarakat dengan cara yang kreatif.
Julukan "Gubernur Konten" bukan sekadar label, melainkan juga solusi nyata di tengah keterbatasan anggaran.
Kang Dedi membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi alat yang efektif dan hemat biaya bagi pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengangkat isu penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialami banyak daerah.
Banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar karena anggaran terkuras untuk belanja pegawai.
Kebijakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pula mendapat sorotan darinya.
Ia menganggap bahwa tidak semua posisi memerlukan seleksi digital, terutama untuk pekerjaan yang bersifat teknis dan kurang birokratis.
Ia juga menyampaikan kritik terhadap praktik rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap tidak tepat sasaran.
Hal ini membuat beberapa daerah kembali mengandalkan outsourcing guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
Di sektor lain, Kang Dedi menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang banyak diisi oleh tim sukses alih-alih tenaga profesional.
Situasi ini mengakibatkan kinerja BUMD menjadi tidak optimal dan dapat merugikan daerah.
Ia juga menunjukkan keprihatinan terhadap ketimpangan wilayah administratif di Jawa Barat. Dengan hampir 50 juta penduduk, pembagian desa, kecamatan, dan kota dinilai tidak proporsional.
Kang Dedi mendorong reformasi wilayah administratif demi distribusi fiskal yang lebih adil. Ia memberikan contoh bagaimana Kabupaten Sukabumi harus menanggung beban lebih besar dibandingkan Kota Sukabumi yang lebih kecil.
Di akhir pernyataannya, Kang Dedi mengungkapkan harapannya untuk menggabungkan pendekatan digital dan birokratis demi efektivitas pemerintahan.
Ia mengajak semua pihak agar tidak terjebak dalam pola lama dan mulai berpikir inovatif demi kesejahteraan masyarakat.
Editor : M. Ainul Budi