ANTIROGO, Radar Jember - Permasalahan yang kerap terjadi di Jember salah satunya kasus pekerja migran. Permasalahan tersebut bukan tidak diantisipasi kejadiannya. Namun, tidak didukung oleh peraturan daerah yang mengikatnya. Sampai saat ini Kabupaten Jember belum memiliki payung hukum khusus melindungi para pekerja migran.
Project Officer Migrant Care Jember Bambang Teguh Karyanto mengatakan, Jember termasuk daerah yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia (PMI) Jember. Bahkan, pengakuan Bambang, Bupati Jember juga mendukung adanya perda yang intinya melindungi PMI. “Hanya saja, saya tidak mengerti kapan perda tersebut akan dibahas dan menjadi prioritas di tingkat kabupaten," ujarnya, Jumat kemarin (22/3).
Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember, kata dia, juga telah tertera bahwa perlindungan kepada pejuang devisa tersebut harus diatur sebagaimana mestinya. "Bila peraturan tersebut (Perda Perlindungan Pekerja Migran, Red) sudah dikantongi, maka insyaallah akan banyak warga Jember yang terselamatkan dari penjualan manusia dan perlakuan semena-mena dari majikan," paparnya.
Menurutnya, berbagai kasus yang menimpa PMI Jember mulai dari kekerasan hingga membuat nyawa melayang tentu saja menjadikan luka cukup mendalam bagi keluarga. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah lebih peka agar secepatnya menerbitkan Perda Perlindungan Pekerja Migran. "Seharusnya bila terjadi hal semacam itu, pihak eksekutif dan legislatif secara cepat mengambil peran dalam pengaturan perda migran. Agar tidak ada lagi nyawa hilang akibat kurangnya perhatian, "sebutnya.
Maka dari itu, tambahnya, penting untuk dilakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi kasus serupa dan tidak ada lagi PMI yang berangkat secara nonprosedural atau ilegal. Menurutnya, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dinas terkait dan pemerintah desa, maka hal yang tidak dinginkan PMI tidak akan terjadi. "Pemerintah desa wajib dilibatkan dalam pembahasan perda tersebut, karena merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat akar rumput," jelasnya.
Sementara di tingkat nasional, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Regulasi itu mendapat sambutan dari Pemprov Jatim dengan mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan adanya undang-undang dan perda di tingkat Pemprov Jatim tersebut, maka daerah termasuk Jember memiliki landasan kuat untuk merumuskan dan mengesahkan perda tentang pelindungan pekerja migran. (mg1/c2/dwi)
Editor : Radar Digital