Menurut Suryono, di wilayah hukumnya tidak ada ruang bagi tindakan ancaman atau intimidasi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurut dia, tindakan mengambil paksa barang milik orang yang acap dilakukan debt collector tidak dapat dibenarkan.
Meski mereka menjalankan tugas dan membawa surat perintah pihak kreditur atau leasing, tindakan merampas dengan cara kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum. ”Sesuai mekanisme atau aturan, nggak boleh asal mengambil paksa barang nasabah. Apalagi di jalan,’’ tegasnya.
Atensi aksi premanisme tersebut, lanjut Suryono, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Karena itu, dia meminta seluruh jajarannya merespons cepat setiap laporan aksi premanisme. ‘’Kami mengimbau masyarakat melapor jika mengalami kekerasan dari debt collector,’’ pintanya.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta perusahaan leasing tidak serampangan atau selektif dalam menggunakan jasa debt collector. Pun, meminta tidak semena-mena dalam menarik barang dengan cara kekerasan. ‘’Semua harus berdasarkan aturan dan prosedur,’’ pungkasnya. (*)
Foto : jawa pos
Sumber : jawapos.com
Editor : Maulana Ijal