BACA JUGA : Pengunjung Pasar Murah Pulang Bawa Kambing
“Iya (Desa Banyubiru) salah satu dari 10 desa di 10 provinsi yang dipilih KPK untuk jadi percontohan. Ini akan jadi pionir. Tapi kita akan genjot yang di Jawa Tengah. Pulang dari sini, saya perintahkan semua desa di Jateng melakukan itu,” kata Ganjar saat mengikuti acara pembentukan percontohan desa antikorupsidan digelar KPK di Gowa, Sulawesi Selatan.
Ganjar menegaskan, pembentukan percontohan desa antikorupsi ini merupakan momentum bagus. Sebab saat ini, sudah banyak laporan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa.
Bahkan, tak sedikit pula kepala desa yang dimejahijaukan karena penyelewengan dana desa karena itu ia sebagai orang nomer satu di Jawa Tengah siap mendukung gagasan itu.
Percontohan desa antikorupsi ini, dinilai Ganjar, juga sangat bagus sebagai upaya untuk melawan praktik-praktik korupsi. Bahkan di tingkat desa. Ini sekaligus sebagai pengingat agar pengelolaan anggaran negara sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk dana desa yang harus dikelola dengan benar dan transparan, mengingat nilainya yang cukup besar.
“Ini bagian dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa termasuk kita di daerah bagaimana menyiapkan daerah berintegritas, transparan dan akuntabel dalam penggunaan keuangan negara. Apakah itu bankeu, dana desa dan lainnya,” papar Ganjar.
Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, korupsi tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan. Saat ini, praktik korupsi juga terjadi di masyarakat pedesaan.Terbukti, data dari Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengeluarkan anggaran negara ke desa-desa di Indonesia senilai Rp 468 triliun. Ternyata dari anggaran itu, ditemukan sejumlah penyelewengan.(*)
Editor:Winardyasto
Foto:Istimewa
Sumber berita:jawapos.com Editor : Safitri