Dalam suratnya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat IDI menyatakan, dokter tersebut dianggap melakukan tindakan pelanggaran etik berat (serious ethical misconduct).Pasca dijatuhi sanksi sementara, Terawan sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan klarifikasi.
MKEK juga menuding, Terawan mempromosikan Vaksin Nusantara kepada publik, padahal penelitian belum selesai.Pandu Riyono, Epidemiolog Universitas Indonesia sekaligus anggota IDI Wilayah DKI Jakarta menerangkan, kasus Terawan itu sudah lama.Sebelum terawan dilantik menjadi menteri kesehatan tahun 2019 lalu, kasus tersebut tidak berkaitan Vaksin Nusantara.
“Terawan sendiri diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi, pembelaan dan sejenisnya di tahun 2018, tetapi kesempatan itu tidak digunakan. Sebagai teman sesama dokter, pengurus IDI menginginkan ada itikad baik dari Terawan dan bila ada sanksi paling cuma sekedar pembinaan.”tegas Pandu.
Sesuai data diterima Pandu, kasus terawan terjadi sejak 2013.Ketika itu Terawan sebagai pelapor urusan kode etik melakukan tindakan pengobatan terhadap pasien stroke iskemik kronik dan dikenal sebagai brainwashing (BW) atau cuci otak.Saat hal itu dilakukan Terawan, masih belum ada evidence-based-medicine (EBM).Waktu itu pria tersebut sanggup menuliskan soal BW di majalah neurologi, tetapi hingga sekarang hal itu tidak dia lakukan.(*)
Penulis:Winardyasto
Foto: Dery Ridwansah/ Jawa Pos
Sumber Berita: JawaPos.com
Editor : Alvioniza