Radar Semeru - Pembangunan Lumajang tahun depan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembenahan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur, transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi, serta penguatan peran masyarakat.
Setidaknya kebijakan belanja daerah tahun depan diarahkan untuk mendukung delapan prioritas pembangunan Lumajang.
Kedelapan prioritas tersebut menjadi kerangka utama dalam menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program dan penganggaran.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Meluas, Pemkab Lumajang Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Kekeringan
Bupati Lumajang Indah Amperawati menjelaskan, kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan, sementara kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan terus meningkat.
Menurutnya, APBD 2027 bakal dikelola dengan prinsip kehati-hatian, efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata.
“Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2027 telah memperhitungkan kondisi ketidakpastian global dan nasional. Sumber pendanaan yang terbatas dengan kebutuhan alokasi belanja yang semakin besar harus disikapi dengan kebijakan yang tepat,” katanya.
Ada delapan fokus yang menjadi kerangka utama dalam menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program dan penganggaran.
Di antaranya, Lumajang melayani, Lumajang tangguh, Lumajang membangun, Lumajang eksotik, Lumajang peduli, Lumajang unggul, Lumajang lestari, terakhir Lumajang lumbung pangan.
Baca Juga: Vegetasi Kering Akibat Cuaca Ekstrem, Hutan di Pasirian Lumajang Dilalap Si Jago Merah
“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana alokasi tersebut menghasilkan pelayanan yang lebih baik, akses masyarakat yang lebih luas, kualitas infrastruktur yang meningkat, dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (son/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh