Radar Semeru - Pemutakhiran data kependudukan menjadi syarat mutlak dalam penguatan layanan dan perlindungan sosial berbasis digital.
Langkah ini penting agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dapat semakin tepat sasaran.
Hal itu dibahas serius dalam rapat koordinasi percepatan digitalisasi perlindungan sosial melalui aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) 2026 yang digelar Pemprov Jatim di Surabaya.
Dalam forum itu, Pemprov mendorong perluasan uji coba digitalisasi bansos.
Baca Juga: Belanja Obat RSUD dr Haryoto Lumajang Tembus Rp 25 Miliar, Dibelanjakan Bertahap
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lumajang, Mustaqim menjelaskan, pihak pemkab siap menindaklanjuti arahan tersebut guna memperkuat kesiapan daerah menghadapi transformasi layanan publik digital.
"Transformasi digital pelayanan publik harus tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, data kependudukan perlu terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi warga dan dapat mendukung pelayanan yang semakin mudah dan terintegrasi," ujarnya.
Menurutnya, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digagas oleh Kementerian Sosial merupakan kunci utama agar penerima bansos valid.
Proses pembaruan data kini dapat diakses melalui beragam saluran, seperti SIKS-NG, Cek Bansos, Ground Check, Call Center, WhatsApp Lapor, Cek DTSEN, Perlinsos, serta pendampingan langsung oleh Agen Perlinsos.
Baca Juga: Dukung Pengawasan Orang Asing, Pemilik Penginapan di Lumajang Wajib Laporkan Tamu WNA
Sementara itu, cakupan penguatan data digital melalui IKD di Lumajang masih terus dipacu. Per 23 September 2026, tercatat sebanyak 44.975 warga Lumajang telah mengaktifkan IKD.
“Angka tersebut baru mencapai 5,20 persen dari total 864.599 rekam dinamis KTP-el di Lumajang,” pungkasnya. (son/bud).
Editor : Imron Hidayatullahh