RADAR JEMBER - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melanjutkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai bagian dari upaya efisieni.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri yang memperpanjang pelaksanaan WFH hingga September 2026.
Kebijakan ini bukan hanya mendukung kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga terbukti mampu menekan biaya operasional pemerintah daerah tanpa mengurangi produktivitas aparatur maupun kualitas layanan kepada masyarakat.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan selama WFH, Pemerintah daerah mampu menghemat belanja operasional rata-rata sekitar Rp464 juta setiap bulan.
Efisiensi tersebut berasal dari pengurangan penggunaan listrik dan air, konsumsi bahan bakar kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta belanja lembur aparatur.
"Kita akan melanjutkan kebijakan WFH setiap Jumat. Selain karena arahan Kemendagri, kebijakan ini juga memberikan efisiensi anggaran yang cukup signifikan," ucapnya.
Meski bekerja dari rumah, dia memastikan produktivitas aparatur tetap terjaga. Menurutnya tidak ditemukan penurunan kinerja maupun kendala yang menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan.
"Penurunan performa pegawai ASN tidak ada. Selama ini tidak ada kendala, mereka bekerja dengan baik, namun tentu tetap perlu terus ditingkatkan," pungkasnya.
Dia menegaskan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kebijakan WFH hanya diterapkan pada perangkat daerah yang menjalankan fungsi administrasi, sedangkan unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi secara normal seperti biasanya. (dea)
Editor : Adeapryanis