WONOREJO, Radar Semeru - Gelombang aksi merespons sejumlah program nasional juga terjadi di Lumajang.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Lumajang melakukan aksi menuntut sejumlah hal, termasuk meminta evaluasi program MBG.
Sekitar pukul 11.00, puluhan mahasiswa yang terdiri dari IMM, PMII dan BEM se-Lumajang meluruk kantor DPRD Lumajang, kemarin.
Setelah menyampaikan beberapa orasi, akhirnya mereka ditemui langsung oleh tiga pimpinan DPRD Lumajang.
Baca Juga: Ketersediaan BBM di Lumajang Dipastikan Tercukupi
Ketua PC PMII Lumajang Saiful Hadi mengatakan, setidaknya ada enam tuntutan yang disampaikan.
Selain evaluasi program MBG, juga evaluasi program KDMP, menolak kenaikan BBM, revisi UU Polri, revisi UU TNI dan mendesak percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kelima tuntutan itu merupakan masalah nasional yang berdampak di daerah. Mulai dari tata kelola MBG yang perlu dievaluasi, baik sarana dan prasarana dan lainnya. Kemudian kami juga ingin bagaimana pembangunan infrastruktur di daerah diperhatikan,” katanya.
Selain itu, meskipun sejauh ini kenaikan BBM hanya terjadi di jenis pertamax, namun kebijakan itu bakal menimbulkan dampak lainnya yang merugikan.
Sebab, tanpa pengawasan yang ketat, tidak menutup BBM subsidi bakal dipermainkan.
Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang Hj. Oktafiyani mengatakan, seluruh tuntutan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk menjawab. Namun, diakui tidak sedikit program nasional yang perlu dilakukan evaluasi.
“Tindaklanjut kami akan kami kirimkan ke DPR RI. Supaya tuntutan ini dibahas dalam rapat bersama pemerintah pusat. Karena ini bukan kebijakan kami, tetapi pusat. Kami hanya merekomendasikan sesuai tuntutan teman-teman mahasiswa,” pungkasnya. (son/bud)
Editor : M. Ainul Budi