DITOTRUNAN, Radar Semeru – Rencana pemerintah pusat menghapus status guru honorer pada tahun 2027 semakin dekat. Kali ini Pemkab Lumajang masih menunggu regulasi detail mengenai kebijakan penghapusan tersebut.
Bupati Lumajang Indah Amperawati mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengantongi surat resmi maupun regulasi detail dari pusat terkait kebijakan itu.
Meski begitu, Bunda Indah, sapaan akrabnya meminta para guru honorer tidak terburu-buru panik. Sebab, angin segar berupa rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal ditiupkan tahun ini.
Baca Juga: Soal Aset Pemkab Bondowoso yang Tak Bersertifikat, DPRD: Jangan Anggap Remeh, Bisa Risiko Sengketa
"Saya memang belum menerima surat maupun aturan resminya (soal penghapusan honorer, Red). Tapi yang pasti, saya akan carikan langkah-langkah antisipasi untuk membantu mereka," katanya.
Saat disinggung mengenai risiko ekstrem berupa pemberhentian massal guru honorer di ranah lokal, Bunda Indah menegaskan tidak akan tinggal diam. Pihaknya berjanji bakal segera menggodok solusi paling aman demi menyelamatkan nasib para pendidik.
"Saya akan berupaya yang terbaik untuk mereka," tambahnya. Berdasarkan data yang dihimpun, proporsi antara guru yang berstatus ASN dengan guru honorer terbilang hampir sama. Kondisi ini dipicu oleh tingginya angka pensiun guru ASN setiap tahun.
"Hampir sama (proporsinya, Red) karena banyak yang pensiun. Tapi tahun ini akan dibuka kuota CPNS dan PPPK untuk tenaga pendidikan termasuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga umum," pungkasnya. (son/bud)
Editor : M. Ainul Budi