RADAR JEMBER - Buntut penangkapan seorang ASN yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lumajang, Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma langsung melakukan sidak dan tes urin untuk seluruh pegawai instansi tersebut.
Sebelumnya, Satreskoba Polres Lumajang mengamankan seorang pegawai swasta di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang.
Beberapa hari berikutnya langsung menangkap oknum ASN di kawasan Lumajang dengan membawa sejumlah barang bukti (BB).
Oknum PNS tersebut diketahui berinisial HP (44) warga Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Lumajang.
HP merupakan PNS golongan 1D di DLH Lumajang dan bertugas sebagai tukang sapu.
Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, tidak menutup kemungkinan tes urine juga bakal dilakukan secara mendadak kepada OPD lain di lingkungan Pemkab Lumajang.
Tujuannya untuk memastikan pegawai tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.
Menurutnya, seluruh pegawai DLH sebanyak 364 orang akan dites urine.
Termasuk pegawai yang absen akan langsung didatangi ke rumahnya. "Saya tidak kompromi soal narkoba, ASN atau PPPK kalau terbukti mau itu pemakai atau pengedar kita akan keluarkan surat pemberhentian," katanya.
Tes urine juga bakal dilakukan secara berkala.
Namun, saat ini pihaknya bakal menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Sebab, biaya untuk melakukan tes urine lengkap cukup mahal, perkiraan Rp 135.000 - Rp 450.000 per orang.
"Dinas lain akan menyusul, ini saya terus terang anggarannya tidak ada tapi saya paksakan dan saya minta tes yang lengkap," jelasnya.
Namun, harapannya tidak ada lagi pegawai Pemkab Lumajang yang bermain-maindengan narkoba apalagi sampai turut mengedarkannya.
"Narkoba itu merusak, kalau pegawai pemkab main narkoba, bagaimana bisa melayani masyarakat," pungkasnya. (son)
Editor : Adeapryanis