RADAR JEMBER - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) makin dimatangkan.
Bukan sekadar tren, transformasi digital ini diposisikan sebagai fondasi utam untuk menciptakan birokrasi yang transparan, efisien, dan bebas dari kerumitan prosedural.
Saat ini, tantangan terbesar adalah menyatukan ratusan aplikasi yang masih berjalan sendiri-sendiri di setiap perangkat daerah.
Kabid Aplikasi Informatika (Aptika) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lumajang Samadikun mengatakan, SPBE adalah kerangka besar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang modern.
"SPBE bukan hanya digitalisasi atau memindahkan layanan ke layar ponsel, tetapi fondasi agar pemerintahan lebih transparan dan efektif. Potensi duplikasi layanan dan pemborosan anggaran harus kita tekan melalui integrasi," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan, mendorong agar masyarakat tidak lagi dipusingkan dengan banyaknya aplikasi. Ia mendesak agar seluruh layanan publik ke depan dapat diakses melalui satu platform terpadu.
"Pengembangan aplikasi tidak boleh lagi bersifat sektoral. Integrasi adalah kunci agar masyarakat mudah mengakses layanan tanpa harus mengunduh banyak aplikasi berbeda," ujar Reza.
Meski infrastruktur digital terus digenjot, kendala klasik masih membayangi.
Seperti kesiapan SDM. Keterbatasan kapasitas teknis di sejumlah OPD berpotensi menjadi hambatan.
"Transformasi digital adalah keharusan untuk membangun birokrasi yang relevan.
Namun, ini harus diikuti dengan kesiapan mental dan adaptasi aparaturnya," pungkasnya. (son)
Editor : Adeapryanis