RADAR JEMBER - Pemkab Lumajang mengambil langkah taktis guna mengakhiri krisis kelangkaan tabung gas 3 kilogram yang mencekik warga belakangan ini.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menginstruksikan penindakan seketika terhadap pangkalan yang terbukti melakukan penimbunan.
"Kalau terbukti menimbun, hari ini juga ditutup. Tidak ada toleransi," tegas Bupati Indah sapaan akrab Bupati Lumajang usai rapat koordinasi stabilitas stok LPG 3 kg dan BBM di Kantor Bupati Lumajang, kemarin.
Sikap keras ini dipicu oleh hasil inspeksi mendadak (sidak) di jalur distribusi, mulai dari SPBE hingga pangkalan. Salah satu temuan yang mencolok adalah adanya pangkalan yang kedapatan menyimpan lebih dari 1.000 tabung kosong.
Jumlah ini dinilai tidak wajar dan menjadi penghambat utama sirkulasi distribusi di masyarakat.
Saat ini, data dugaan pelanggaran tersebut sudah dikantongi dan segera diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.
Selain menindak pangkalan nakal, Pemkab Lumajang juga memperketat pengawasan di sisi konsumen.
Pertama, ASN dilarang menggunakan LPG 3 Kg.
Kedua, pelaku usaha kelas tertentu dilarang keras menggunakan gas subsidi.
Kepatuhan HET: Harga Eceran Tertinggi (HET) di pangkalan dipatok tetap sebesar
Rp18.000.
Pihak pemerintah tidak akan mentoleransi adanya permainan harga di atas ketentuan tersebut.
"HET sudah jelas Rp18.000. Ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Kita harus jaga bersama agar distribusi kembali normal dan merata," pungkasnya. (son)
Editor : Adeapryanis