RADAR JEMBER - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bondowoso memberikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan digital yang menggunakan identitas pejabat pemerintah.
Masyarakat diminta selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima melalui pesan pribadi, terutama jika berisi tawaran bantuan, hibah, atau permintaan transfer uang.
Plt Kepala Dinas Kominfo Bondowoso, Ghozal Rawan, menekankan pentingnya kewaspadaan dan literasi digital di semua lapisan masyarakat.
Ia meminta lembaga pendidikan, pesantren, perangkat desa, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan lebih berhati-hati terhadap pesan mencurigakan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu cek ulang, jangan mudah percaya pada pesan yang meminta uang atau data pribadi, dan pastikan kebenarannya di kanal resmi pemerintah,” ujarnya.
Menurut Ghozal, seluruh proses administrasi bantuan maupun hibah pemerintah memiliki prosedur tetap yang tidak pernah dilakukan melalui nomor pribadi, grup WhatsApp, atau pesan singkat.
Karena itu, ia menegaskan bahwa permintaan uang dengan alasan biaya administrasi melalui pesan pribadi wajib langsung dicurigai sebagai penipuan. Masyarakat diminta berani menolak dan tidak meladeni kontak mencurigakan tersebut.
Pada bagian lain, Kominfo menegaskan bahwa pesan beredar di WhatsApp yang mengatasnamakan ajudan Bupati Bondowoso, dengan tawaran hibah Rp 150 juta untuk pondok pesantren dan meminta biaya administrasi Rp 1,5 juta adalah hoaks.
Pesan tersebut dipastikan sebagai modus penipuan yang memanfaatkan nama ajudan Bupati untuk meyakinkan korban.
Ghozal Rawan menyebut bahwa setelah dilakukan konfirmasi langsung dengan pihak Bupati Bondowoso, informasi tersebut dinyatakan tidak benar dan tidak pernah ada instruksi terkait hibah melalui pesan WhatsApp.
“Itu penipuan. Pemerintah tidak pernah meminta biaya administrasi dalam bentuk apa pun melalui pesan pribadi,” tegasnya.
Kominfo Bondowoso meminta masyarakat segera melaporkan nomor atau akun yang melakukan tindakan serupa kepada aparat berwenang.
Lembaga pendidikan dan pesantren juga diminta memperketat verifikasi setiap komunikasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan pengajuan atau pencairan bantuan. (faq/fid)
Editor : Adeapryanis