radarjember.id - Pembahasan Raperda APBD tahun 2026 telah rampung, DPRD Lumajang menyetujui raperda tersebut untuk disahkan.
Di tengah pemangkasan yang cukup besar, Pemkab Lumajang diminta untuk menjaga pelayanan publik dasar warga terpenuhi.
Tidak hanya itu, Pemkab Lumajang juga diharapkan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.
Sebab, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang bisa dimaksimalkan. Termasuk di dalamnya urusan pajak daerah.
Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Lumajang Muchamad Hafis Zamroji mengatakan, kali ini masyarakat sedang menunggu langkah-langkah yang disampaikan oleh Pemkab Lumajang untuk menghadapi fiscal stress. Ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat juga perlu dikurangi.
“Langkah-langkah yang perlu dijalankan untuk mengurangi ketergantungan sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, antara lain pengembangan sumber daya lokal seperti sektor pariwisata dan tata kelola pertambangan, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif,” katanya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyarankan pemberian insentif terhadap petani untuk menghasilkan produk bernilai tambah, mengembangkan BUMD yang produktif, memperkuat basis ekonomi lokal, serta kerja sama antar-daerah dalam pengelolaan potensi ekonomi bersama.
“Sehingga hasil itu harapannya bisa mengatasi persoalan pembangunan atau perbaikan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, irigasi maupun program-program lain yang tidak mendapatkan alokasi anggaran yang cukup karena sumber dana yang terbatas,” pungkasnya. (son/fid)
Editor : Adeapryanis