WONOREJO, Radar Semeru – Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, seharusnya ada filter guna mengurangi risiko. Salah satunya, program zero ODOL yang sudah dimulai awal 2023 lalu. Namun, program itu dinilai tidak terwujud di Lumajang, alias gagal.
Sebelumnya, di Lumajang terdapat timbangan bobot bagi kendaraan dengan kapasitas besar. Namun, timbangan tersebut mangkrak dalam waktu yang cukup lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang berencana mengaktifkan kembali sejak Rabu (11/10) kemarin, efektivitasnya dinilai rendah.
Ketua Komisi A DPRD Lumajang Gatot Surwarubedo menyampaikan, program yang dianggap sebagai solusi itu tidak bisa direalisasikan oleh pemerintah selama ini. Sebab, sistem tidak mendukung. Selain itu, terdapat juga faktor keberadaan penimbangan bobot kendaraan.
“Selama tidak ada parameter ukur tonase kendaraan, untuk bisa menindak banyaknya pelanggaran tentunya tidak bisa dilakukan. Selain itu, kita ketahui bersama alat timbang di Klakah itu tidak difungsikan hingga sekarang,” paparnya.
Meski keberadaan timbangan akan kembali difungsikan, hal tersebut dianggap masih belum mampu. Pasalnya, solusi itu dinilai belum efektif untuk membebaskan Lumajang dari angkutan barang dengan spesifikasi sembarangan.
“Keberadaan timbangan meski nantinya tidak menghilangkan jumlah ODOL, kan masih mending ada daripada enggak. Jadi, Dishub juga bisa punya data sebagai patokan berapa jumlah kendaraan bermuatan besar yang berlalu lalang,” terangnya.
Oleh karena itu, jika timbangan saja sudah ditiadakan selama ini, otomatis hal itulah yang tidak bisa membuat bagian perhubungan melakukan penindakan. Padahal, selama ini pelanggaran cukup banyak. “Jadi, kalau tidak ada parameter ukurnya, patokan untuk memberikan tindakan itu gimana dari Dishub. Nah, dari sanalah awal dari permasalahan yang harusnya sudah diketahui akarnya di mana,” tambahnya. (has/c2/fid)
Editor : Radar Digital