Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, setidaknya tahun ini ada 64 surat permohonan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Perinciannya, 23 pemohon yang berhasil mengajukan tebang dengan satu pengajuan bukan wewenang DLH kabupaten. Serta 25 yang dilakukan pengeprasan, lalu 14 pengajuan ditolak.
Sekretaris DLH Lumajang Agus R. Rozaq mengatakan, harus dilakukan survei lapangan terlebih dahulu untuk menerima permohonan yang masuk. Dalam artian memang urgen karena membahayakan, dan karena memang mengganggu fasilitas. “Jika tidak memenuhi kriteria, tidak akan ditindaklanjuti,” paparnya.
Banyaknya penebangan yang sudah dilakukan disebabkan pohon menutupi akses pembangunan. "Seharusnya masyarakat yang ingin melakukan pembangunan melakukan penyesuaian dengan pohon yang tumbuh. Bukan justru pohonnya yang ditebang," sesalnya.
Terkait hal itu dia mengatakan sangat ketat untuk dapat menerima pengajuan. Meski urgen sekalipun harus dilakukan izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan. “Kita lebih baik dikatakan mempersulit, karena jangan sampai pohon yang ada begitu mudahnya diberikan izin untuk pemotongan,” jelasnya.
Diakui, pihaknya menerapkan peraturan lebih selektif. Tujuannya untuk menjaga kelestarian pepohonan di Lumajang. Jadi, setiap permohonan yang masuk tidak dapat diterima begitu saja. “Secara substansi, kami berupaya agar pohon tetap terjaga dan tidak dipotong,” tambahnya.
Untuk pengeprasan, sebenarnya DLH memiliki program tersendiri setiap tahunnya. Tetapi, lebih banyak melayani permintaan masyarakat. Untuk penebangan, meski urgen sekalipun, tidak diperkenankan melakukan penebangan tanpa ada rekomendasi dari dinas. (mg1/c2/fid)
Editor : Safitri