Jalani Hukuman Disiplin Setahun

Safitri • Dipublikasikan Selasa, 13 Desember 2022 | 20:01 WIB
SUDAH DILANTIK: Sejumlah kepala OPD di Lumajang saat mengikuti pelantikan dan pengukuhan jabatan di Pendapa Arya Wiraraja, beberapa waktu lalu.
SUDAH DILANTIK: Sejumlah kepala OPD di Lumajang saat mengikuti pelantikan dan pengukuhan jabatan di Pendapa Arya Wiraraja, beberapa waktu lalu.
DITOTRUNAN, Radar Semeru – Turun dari jabatan kepala dinas menjadi kabid tampaknya harus diterima dengan lapang dada. Sebab, konsekuensi hukuman karena meninggalkan tanggung jawab harus dijalani supaya bisa kembali menduduki jabatan eselon II B. Namun, informasinya hukuman disiplin tersebut harus dijalani selama setahun terlebih dahulu.

BACA JUGA : Potensi Gelombang Tinggi hingga Enam Meter Terjadi di Perairan Indonesia

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang H. Akhmat Taufik Hidayat mengatakan, mengikuti acara sosialisasi yang dilaksanakan di Surabaya memang sama-sama menjadi tugas seorang ASN. Tetapi, tugas tersebut kurang tepat dilaksanakan jika bersamaan dengan penanganan bencana. Hal itu bisa dianggap melanggar etika birokrasi.

“Ini sudah diatur dalam undang-undang mengenai ASN. Saya rasa semua ASN di lingkungan Pemkab Lumajang sudah memahami aturan tersebut. Sehingga, mau tidak mau konsekuensi bagi yang melanggar harus dijalani,” katanya.

Namun, H. Taufik menambahkan, kesalahan atau pelanggaran disiplin tersebut bisa ditebus. Matali Bilogo, Kasatpol PP Lumajang, bisa kembali menjadi pejabat eselon II B asalkan telah memenuhi beberapa ketentuan. Seperti memaksimalkan tugasnya saat ini hingga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin lainnya.

“Butuh waktu kurang lebih setahun, itu bisa naik jabatan lagi. Kalau sekarang III B nanti bisa kembali II B. Selanjutnya, keputusannya bergantung pimpinan. Karena pimpinan juga bisa melakukan evaluasi langsung. Kemudian, juga bergantung ketersediaan formasi di level eselon II B itu ada apa tidak,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini formasi kepala OPD yang masih dijabat seorang Plt di Lumajang di antaranya Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta sejumlah formasi asisten di Setda Lumajang.

Sementara itu, wartawan Jawa Pos Radar Semeru sudah berupaya melakukan konfirmasi terhadap mantan Kasatpol PP Lumajang Matali Bilogo. Berkaitan dengan tanggapan mengenai hukuman disiplin yang dijalani, tetapi dia memilih belum memberikan komentar apa pun. (son/c2/bud) Editor : Safitri
Lumajang