BACA JUGA : Pasokan Air dan Alsintan Berperan Penting Dalam Perluasan Budidaya Sorgum
Meskipun saat ini warga setempat sepakat mengubah pola tanam menggunakan sistem terasering, pemkab diminta untuk mengawasi. Sebab, alih fungsi lahan itu sebetulnya sudah cukup mengkhawatirkan. Terlebih di kawasan itu mengalami perluasan lahan yang cukup signifikan untuk kebutuhan pariwisata.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jatim Wahyu Eka Setiawan menjelaskan, kawasan hutan lindung di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, banyak mengalami perubahan fungsi. Sehingga air hujan yang turun di kawasan pegunungan tidak terserap dengan baik. Akibatnya banjir bandang tak terelakkan.
"Apabila pola tanam warga yang disalahkan, hal itu karena faktor ekonomi dan itu bukan mutlak kesalahan warga. Sebagai pembelajaran harusnya pemkab berkolaborasi dengan masyarakat, TNBTS, dan masyarakat sipil baik akademisi maupun praktisi untuk mendorong perubahan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.
Wahyu menambahkan, banyak yang meyakini pembangunan wisata di kawasan pegunungan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, dampak pembangunan itu ternyata juga membuat iklim wisata terus meningkat. Sehingga porsi kelestarian alam terus berkurang dengan dalih demi peningkatan ekonomi warga.
"Karena Ranupani itu termasuk hulu, yang membutuhkan penyangga atau buffer zone. Tentu dengan ide pembangunan wisata tanpa rencana atau melihat daya dukung dan daya tampung kawasan secara objektif akan meningkatkan risiko bencana. Pemkab Lumajang harus belajar dari bencana dan mau mengevaluasi kebijakannya," pungkasnya. (son/c2/fid) Editor : Safitri