BACA JUGA : Tingkatkan Layanan Telekomunikasi, China Luncurkan Satelit Zhongxing-1E
Pagi kemarin, mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan nomor polisi N 1122 BS itu tampak parkir di halaman belakang Kantor DPRD Lumajang. Padahal, keputusan pengunduran diri tersebut sebetulnya belum dianggap resmi. Sebab, keputusannya baru disampaikan secara pribadi.
Saat dikonfirmasi, H. Anang menjelaskan, pengembalian mobil tersebut sebagai bentuk komitmen atas ucapannya mengajukan pengunduran diri dalam rapat paripurna, Senin (12/09) lalu. Sebab, menurutnya, dia sudah tidak pantas memakai fasilitas negara yang diperuntukkan menunjang kegiatan pimpinan DPRD Lumajang.
“Saya kembalikan langsung malam hari itu, karena saya kan sudah mengundurkan diri. Jadi, saya merasa tidak pantas memakai mobil tersebut,” ujarnya.
Di samping itu, Sekretaris DPRD Lumajang menjelaskan, keputusan yang disampaikan secara pribadi itu tidak serta-merta bisa mengubah alat kelengkapan DPRD (AKD). “Pak Anang masih tetap menjadi Ketua DPRD Lumajang. Kalau urusan mobil kenapa bisa parkir di belakang, ya memang biasanya begitu. Seringnya ditinggal di kantor kalau tidak ada kegiatan pimpinan. Kalau dikembalikan, ini belum ada serah terima secara resmi ke kantor,” katanya.
Menurutnya, perubahan dalam susunan AKD harus melalui usulan fraksi. Lebih lagi perubahan susunan pimpinan DPRD Lumajang. Biasanya, sebelum sampai menjadi usulan fraksi, internal partai perlu melakukan koordinasi dengan pengurus partai di pusat. “Entah itu koordinasi atau meminta pertimbangan, itu biasanya lama,” pungkasnya (son/c2/fid)
Masih Dibicarakan di Internal Partai
DITOTRUNAN, Radar Semeru – Jangankan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Lumajang, internal DPC PKB Lumajang pun kaget dengan keputusan H. Anang Akhmad Syaifuddin mengundurkan diri dari jabatan Ketua DRPD Lumajang. Karena itu, rencananya hal itu bakal dibahas lebih lanjut di internal partai.
“Kami sangat menghargai keputusan ketua, tetapi langkah itu bukan sikap partai atau sikap fraksi. Itu murni berasal dari pribadi,” kata Sekretaris Umum DPC PKB Lumajang Eko Adis Prayoga. Diakui, sejak beredar potongan video pengunduran diri saat paripurna, banyak kader PKB yang ingin memastikan kebenaran tersebut.
Eko melanjutkan, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus DPC PKB untuk meredam suasana. Sebab, tidak sedikit PAC PKB dan kader partai yang datang ke kantor PKB Lumajang maupun datang langsung ke rumah H. Anang untuk menolak keputusan pengunduran dirinya.
“Sekali lagi, kami sangat menghargai keputusan itu. Tetapi, dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat bersama pengurus partai untuk membicarakan itu lebih lanjut,” tambahnya. Menurutnya, prosedur mengundurkan diri dari jabatan pimpinan DPRD Lumajang kemungkinan besar bakal membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab, setelah melakukan pembahasan di internal, hasil itu bakal disampaikan ke DPW PKB Jatim, lalu diteruskan ke DPP PKB.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan menjelaskan, selama seluruh proses tersebut belum selesai, jabatan pimpinan masih tetap melekat. “Selama seluruh prosedur itu belum dilewati, maka H. Anang Akhmad Syaifuddin tetap menjadi Ketua DPRD Lumajang. Karena tahapan dan prosesnya masih berjalan, dan belum diparipurnakan,” pungkasnya. (son/c2/fid) Editor : Safitri