BACA JUGA : Dua Bayi yang Dibuang Ibunya, Tetap Dapat Identitas Diri
Sekitar pukul 09.40, ratusan massa aksi yang mengendarai sepeda motor datang ke pertigaan lampu merah Kedungjajang. Setelah memarkir kendaraannya, mereka berjalan menuju depan kantor DPRD. Selain menyampaikan beberapa tuntutan melalui sejumlah orasi, akhirnya mereka memaksa memasuki kantor ruang paripurna.
Ketua Umum PC PMII Lumajang Ahmat Taufik Hidayatullah menjelaskan, kedatangannya untuk menyampaikan unek-unek masyarakat yang mengeluh mengenai kenaikan harga BBM terbaru. Menurutnya, pengalihan subsidi tersebut bukannya memulihkan ekonomi, justru mencekik rakyat. Sebab, kebutuhan pokok otomatis naik.
"Kalau dalihnya kenaikan itu masih murah, itu bukan murah untuk rakyat kecil. Itu murah bagi para pejabat. Karena, ketika harga BBM nonsubsidi naik, harga beras, minyak, dan kebutuhan lainnya juga ikut naik. Warga yang memiliki pemasukan tidak seberapa mereka akan menjerit. Itu yang kami sampaikan," katanya.
Sebelum massa aksi memasuki kantor DPRD Lumajang, mereka membakar ban bekas di depan pintu gerbang. Karenanya, ketika mereka berencana masuk, sempat dihadang pihak kepolisian. Bahkan, sempat terjadi bentrok sebentar sampai akhirnya mereka dipersilakan masuk ke ruang paripurna dengan damai.
Orasi-orasi penolakan terus dilanjutkan di dalam ruang paripurna. Hingga sekitar pukul 11.00, mereka ditemui langsung oleh Ketua DPRD Lumajang H. Anang Ahkhmad Syaifuddin, Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan, serta Wakil Ketua II DPRD Lumajang Oktafiyani. Seluruh pimpinan DPRD menerima semua tuntutan.
Anang menyebutkan, seluruh tuntutan tersebut diterima. Pihaknya mengapresiasi kepedulian seluruh mahasiswa dalam mengoreksi kebijakan pemerintah. Menurutnya, unek-unek itu memang sedang berkembang di masyarakat. Karena itu, pihaknya mendukung dan berkenan meneruskan seluruh tuntutan massa aksi.
"Rumah ini adalah rumah rakyat. Jadi, tidak ada alasan untuk menolak kedatangan siapa pun. Kami seluruh pimpinan DPRD sebelumnya juga bersepakat akan menerima seluruh tuntutan yang masuk. Karena memang gejolak itu ada di tengah-tengah masyarakat. Kami akan meneruskannya ke DPR RI," pungkasnya. (son/c2/fid) Editor : Safitri