Retribusi Pasar Turun Rp 1 Miliar

Safitri • Dipublikasikan Sabtu, 3 September 2022 | 20:18 WIB
SAMPAIKAN: Juru bicara Fraksi PKB DPRD Lumajang Azoman Nur Fajar Pratama saat membacakan pandangan umum (PU) dalam rapat paripurna penyampaian PU terhadap raperda perubahan anggaran 2022
SAMPAIKAN: Juru bicara Fraksi PKB DPRD Lumajang Azoman Nur Fajar Pratama saat membacakan pandangan umum (PU) dalam rapat paripurna penyampaian PU terhadap raperda perubahan anggaran 2022
WONOREJO, Radar Semeru – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lumajang tampaknya mendapat sorotan yang sangat serius dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum (PU) fraksi. Melalui fraksi PKB DPRD Lumajang, juru bicara Azoman Nur Fajar Pratama menyebut capaian PAD tersebut cenderung stagnan, bahkan terus merosot.

BACA JUGA : Masih Ada yang Menolak Imunisasi pada Anak

Salah satunya sub sektor penghasil pendapatan dari retribusi pasar. Menurutnya, realisasi retribusi pasar mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp 1,1 miliar. Kondisi itu membuat pemenuhan target PAD terseok-seok. Fraksi PKB meminta rasionalitas penjelasan sedetail mungkin pada dinas terkait.

“Faktor dan indikasi kelemahannya disebabkan oleh apa,” kata Azoman. Tidak hanya itu, dia juga mengajak seluruh fraksi lainnya untuk peduli terhadap salah satu sumber pemasukan kas daerah. Menurutnya, perlu dibuatkan forum khusus yang diwakili setiap fraksi untuk menyampaikan arahan dab rekomendasi-rekomendasi.

Azoman melanjutkan, seringkali DPRD Lumajang memberikan kewenangan berlebih pada OPD dalam melakukan terobosan serta inovasi mendongkrak pendapatan daerah. Mereka diberi kebebasan untuk menggali potensi yang bisa menjadi sumber pemasukan daerah dan menentukan target sendiri. Tetapi hasilnya selalu kurang memuaskan.

“Tidak cenderung mengalami persgeseran dengan capaian target yang telah ditetapkan, bahkan cenderung sering mengalami stagnasi,” tambahnya. Dia meminta masalah-masalah yang berkaitan dengan pendapatan daerah segera dibuktikan. Sebab, PAD diperuntukkan untuk kepentingan, kemajuan dan kemakmuran daerah.

Lebih lanjut fraksi PKB menyarankan bagi seluruh kepala OPD yang berkaitan dengan pendapatan daerah memperhatikan masalah ini dengan cermat. “Jika hal ini masih terus terjadi di tahun anggaran yang akan datang, kami meminta kepala OPD memilih opsi mundur dengan teratur atau dengan opsi terdorong mundur,” pungkasnya (son/fid)  Editor : Safitri
Lumajang