BLT DD Sudah Tersalurkan Rp 49,4 Miliar

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 28 Juli 2022 | 22:15 WIB
Besaran anggaran BLT DD di masing-masing desa sebesar 40 persen dari dana desa (DD). Karenanya, jumlah KPM maupun besaran masing-masing desa bisa berbeda.
Besaran anggaran BLT DD di masing-masing desa sebesar 40 persen dari dana desa (DD). Karenanya, jumlah KPM maupun besaran masing-masing desa bisa berbeda.
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID - Besaran anggaran BLT DD di masing-masing desa sebesar 40 persen dari dana desa (DD). Karenanya, jumlah KPM maupun besaran masing-masing desa bisa berbeda. Yang pasti, penyaluran itu dilakukan setelah semua proses administrasi penyaluran sebelumnya selesai dilakukan.

Hingga pertengahan tahun ini, Rp 49,4 miliar BLT DD sudah tersalurkan ke KPM. Rencananya, anggaran yang bakal disalurkan hingga akhir tahun sebesar Rp 82,1 miliar. "Secara bertahap, kami akan pastikan seluruh anggaran BLT DD ini dapat disalurkan ke KPM," ujar Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Lumajang Abdul Ghofur Bakri.

Data yang berhasil dihimpun menyebutkan, jumlah KPM BLT DD Lumajang sebanyak 22.816 keluarga. Mereka dipastikan tidak menerima bantuan lainnya. Harapannya puluhan ribu KPM itu bisa bertahan di masa pandemi.

Dia menjelaskan, sesuai aturan, BLT DD bersumber dari 40 persen DD. Sesuai semangat awal, bantuan itu diberikan sebagai bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sehingga masyarakat di tingkat desa bisa mengelola ekonomi mereka secara mandiri. Tentu, penggunaannya juga diperuntukkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Bantuan ini memang dikhususkan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat berpenghasilan rendah bahkan miskin terbantu. Tidak sedikit juga sudah terentaskan dari kemiskinan," jelasnya.

Disinggung soal penyaluran tahun depan, pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan. Namun, dia meyakini, BLT DD tetap diberikan. Hanya, teknis dan aturannya bisa berubah. Yang pasti, semangat mengentaskan kemiskinan terwujud di masing-masing desa.

"Melihat skema yang sudah berjalan, tampaknya tahun depan tetap ada. Karena, sejatinya selain pemulihan ekonomi, bantuan ini juga diharapkan menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem di tingkat desa," pungkasnya. (kin/c2/kin) Editor : Safitri
Lumajang