Desak Pemkab Usut Kelalaian Dua Pertambangan

Safitri • Dipublikasikan Jumat, 24 Juni 2022 | 22:41 WIB
DIBERSIHKAN: Aktivitas pembersihan sisa material APG Gunung Semeru yang menenggelamkan dua dusun di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, beberapa hari lalu.
DIBERSIHKAN: Aktivitas pembersihan sisa material APG Gunung Semeru yang menenggelamkan dua dusun di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, beberapa hari lalu.
SUMBERWULUH, Radar Semeru – Puluhan warga mengatasnamakan Aliansi Korban Erupsi Semeru (Anker) mendatangi Kantor Pemkab Lumajang, siang kemarin. Mereka mendesak Bupati Lumajang untuk mengusut kelalaian dua pertambangan di daerah aliran sungai (DAS) Semeru. Sebab, mereka meyakini aktivitas penambangan tersebut menyebabkan dua dusun di Desa Sumberwuluh, Candipuro, tenggelam erupsi Semeru.

BACA JUGA : Menjaga Kebugaran Sebelum Laga Porprov, Pesilat Jember Diistirahatkan

Korlap Anker, Tosan, menyebut, ada empat poin yang disampaikan. Pertama, masyarakat mendesak pemkab menghentikan penambangan sekaligus mencabut izin usaha CV Duta Pasir Semeru (DPS) dan PT Lumajang Jaya Sejahtera (LJS). Menurutnya, keduanya sudah merusak lingkungan dan merugikan banyak pihak. Selanjutnya, pihaknya mendesak Polres Lumajang segera melakukan proses hukum terhadap keduanya.

“Ketiga, Pemkab Lumajang segera membangun kembali bendungan utama yang menghubungkan Desa Bago dan Bades. Bendungan ini jebol karena PT LJS menambang tidak sesuai aturan. Lokasi penambangan terlalu dekat dengan bendungan, sehingga bendungan rusak,” katanya.

Ironisnya, lanjutnya, setelah bendungan jebol, aktivitas pertambangan masih berjalan. Bahkan penambangan dilakukan dalam jarak tiga meter dari tanggul. Menurutnya, hal itu melukai perasaan masyarakat sekitar.

“Terakhir, kami meminta agar pemkab juga mengusut tuntas pernyataan salah satu Wakil Ketua DPRD Lumajang. Karena pernyataan itu sudah mencederai rasa keagamaan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan, penyebab tenggelamnya Dusun Kampung Renteng dan Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, memang perlu dilakukan pendalaman fakta dan data. Mengenai human error, Cak Thoriq menegaskan, keputusan itu ada di pengadilan. Oleh sebab itu, pemkab bakal melakukan sejumlah langkah penyelesaian.

“Potensi kerusakan lingkungan itu ditelaah berdasarkan fakta dan bukti yang tidak mudah mekanismenya dijalankan. Ini juga bisa ditindaklanjuti gugatan kerusakan lingkungannya. Kalau pengabaian hak masyarakat bisa melanjutkan di proses hukumnya,” pungkasnya. (kin/c2/fid) Editor : Safitri
Erupsi Lumajang