BACA JUGA : Menjaga Kebugaran Sebelum Laga Porprov, Pesilat Jember Diistirahatkan
Korlap Anker, Tosan, menyebut, ada empat poin yang disampaikan. Pertama, masyarakat mendesak pemkab menghentikan penambangan sekaligus mencabut izin usaha CV Duta Pasir Semeru (DPS) dan PT Lumajang Jaya Sejahtera (LJS). Menurutnya, keduanya sudah merusak lingkungan dan merugikan banyak pihak. Selanjutnya, pihaknya mendesak Polres Lumajang segera melakukan proses hukum terhadap keduanya.
“Ketiga, Pemkab Lumajang segera membangun kembali bendungan utama yang menghubungkan Desa Bago dan Bades. Bendungan ini jebol karena PT LJS menambang tidak sesuai aturan. Lokasi penambangan terlalu dekat dengan bendungan, sehingga bendungan rusak,” katanya.
Ironisnya, lanjutnya, setelah bendungan jebol, aktivitas pertambangan masih berjalan. Bahkan penambangan dilakukan dalam jarak tiga meter dari tanggul. Menurutnya, hal itu melukai perasaan masyarakat sekitar.
“Terakhir, kami meminta agar pemkab juga mengusut tuntas pernyataan salah satu Wakil Ketua DPRD Lumajang. Karena pernyataan itu sudah mencederai rasa keagamaan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan, penyebab tenggelamnya Dusun Kampung Renteng dan Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, memang perlu dilakukan pendalaman fakta dan data. Mengenai human error, Cak Thoriq menegaskan, keputusan itu ada di pengadilan. Oleh sebab itu, pemkab bakal melakukan sejumlah langkah penyelesaian.
“Potensi kerusakan lingkungan itu ditelaah berdasarkan fakta dan bukti yang tidak mudah mekanismenya dijalankan. Ini juga bisa ditindaklanjuti gugatan kerusakan lingkungannya. Kalau pengabaian hak masyarakat bisa melanjutkan di proses hukumnya,” pungkasnya. (kin/c2/fid) Editor : Safitri