6.953 Tenaga Honorer Terancam Menganggur

Safitri • Dipublikasikan Sabtu, 11 Juni 2022 | 19:31 WIB
APEL: Sejumlah pegawai di lingkungan Pemkab Lumajang saat menjalani apel sore. Tahun depan tenaga honorer rencananya bakal dihapus.
APEL: Sejumlah pegawai di lingkungan Pemkab Lumajang saat menjalani apel sore. Tahun depan tenaga honorer rencananya bakal dihapus.
TOMPOKERSAN, Radar Semeru – Kebijakan penghapusan jenis kepegawaian selain ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 berpotensi menimbulkan ribuan orang pengangguran baru. Pasalnya, sebagian besar pegawai di lingkungan Pemkab Lumajang merupakan tenaga honorer.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, catatan terakhir jumlah tenaga honorer sebanyak 6.953 orang. Perinciannya, 3.062 orang di antaranya merupakan guru honorer dan 730 tenaga kesehatan, sisanya mereka tenaga honorer yang bekerja di instansi tingkat kecamatan hingga OPD.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang H. Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menandatangani surat edaran (SE) tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Isinya berupa larangan mengangkat pegawai tenaga honorer baru serta bakal menghapus jenis kepegawaian tenaga honorer. “Sementara kami masih akan menyusun langkah strategis bersama Bapedda untuk menghindari adanya ledakan pengangguran di Lumajang jika peraturan itu benar-benar diterapkan,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya memang belum menemukan solusi yang terbaik selain mendorong tenaga honorer untuk menyiapkan persyaratan mengikuti CPNS maupun seleksi PPPK. Sebab, saat ini dirinya juga sedang menunggu petunjuk teknis mengenai mekanisme rekrutmen tahun depan.

“Sepenuhnya kami masih menunggu petunjuk dari pusat. Ada ide untuk melakukan pelatihan, tetapi itu butuh waktu dan perlu tindak lanjut. Yang jelas, seterusnya kami tidak akan menerima pendaftaran tenaga honorer baru. Karena kasihan kalau sudah kami terima ternyata harus diberhentikan,” pungkasnya. (son/c2/fid)

  Editor : Safitri
Lumajang