Data Korban Erupsi Diverval Ulang

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 9 Juni 2022 | 22:20 WIB
JAWAB: Bupati Lumajang Thoriqul Haq saat menyampaikan alasan mengapa dilakukan verval ulang data korban erupsi Gunung Semeru dalam rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas PU fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, kemarin.
JAWAB: Bupati Lumajang Thoriqul Haq saat menyampaikan alasan mengapa dilakukan verval ulang data korban erupsi Gunung Semeru dalam rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas PU fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, kemarin.
WONOREJO, Radar Semeru – Verifikasi dan validasi (verval) ulang data korban erupsi Gunung Semeru memang menimbulkan kecurigaan. Sampai-sampai disoroti pandangan umum (PU) fraksi DPRD Lumajang. Namun, Pemkab Lumajang menegaskan, verval tersebut untuk memastikan korban yang benar-benar terdampak.

BACA JUGA : Enam Perusahaan Rintisan Akan Didirikan Porsche dan UP.Labs dari 2023-2025

Dalam rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas PU fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan dua alasan mengapa perlu dilakukan verval ulang pada data korban terdampak yang berjumlah 1.951 keluarga calon penghuni huntara dan huntap.

Pertama, data korban tersebut merupakan data awal kejadian di bulan Desember 2021. Data itu diperoleh dari informasi desa dan kecamatan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Lumajang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang saat itu belum melakukan validasi.

Kedua, dalam data tersebut ditemukan sejumlah data dobel suami istri yang sama-sama mendapat jatah hunian di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro. “Biasanya orang yang baru menikah, tapi belum pecah KK, itu masih sendiri-sendiri. Sebaliknya, ada yang terdata, tetapi data barunya minta KK sendiri,” katanya.

Cak Thoriq juga mengakui, ada sejumlah keluarga terdampak erupsi tetapi tidak terdata atau tidak termasuk menjadi bagian 1.951 KK calon penerima hunian. Padahal, keluarga tersebut tinggal di pengungsian. Untuk itu, verval ulang ini meminta pihak pemerintah desa dan kecamatan melihat langsung kondisi riil di lapangan.

“Saya pastikan bahwa semua masyarakat yang terdampak harus mendapat perhatian yang sama. Begitu ada keharusan untuk menambah rumah karena tambahan data, saya pastikan dan saya jamin kami akan tambah rumah dengan pembiayaan dari anggaran masyarakat yang sudah masuk ke Baznas,” pungkasnya. (son/c2/fid) Editor : Safitri
Erupsi Lumajang