BACA JUGA : Belum Genap Satu Tahun Berdiri, Sudah Berani Targetkan Emas
Sejak tahun 2018, Lumajang selalu konsisten menyuguhkan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material. Baik posisi keuangan, hasil usaha, maupun arus kas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal itu terus dipenuhi hingga tahun 2021. Sehingga predikat itu terus dipertahankan sampai empat kali.
“Ini bukan prestasi, tetapi kewajiban,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Gedung BPK Jatim, Sidoarjo, kemarin sore. Menurutnya, laporan tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Sementara, perolehan opini WTP menjadi indikator kinerja pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Lebih lanjut, Cak Thoriq mengaku bangga terhadap kerja keras seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Lumajang. Sebab, seluruh OPD di Lumajang benar-benar melaksanakan program kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahkan BPK nyaris tidak menemukan permasalahan selama melaksanakan audit.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran sekretariat daerah. Ini kinerja yang luar biasa bagi semua OPD dan tentu yang utama adalah BPKD serta inspektorat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin mengapresiasi kinerja Pemkab Lumajang. Menurutnya, capaian tersebut harus selalu dipertahankan dan terus ditingkatkan. “Kami mengapresiasi perolehan WTP keempat kalinya ini. Tetapi, laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK atau temuan-temuan tersebut tetap harus ditindaklanjuti. Karena pemerintahan yang kuat adalah salah satu peranti mewujudkan kabupaten yang lebih maju lagi,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Editor : Safitri