Cara tersebut dinilai bisa meluruskan kesalahpahaman yang beredar selama ini. Terutama aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Terlebih, pemicu utama kerusuhan tersebut adalah ketidaktegasan kepala desa menyampaikan aturan kegiatan kesenian selama PPKM darurat.
Bupati Lumajang bersama forkopimda lain memfasilitasi pertemuan tersebut. Namun, dalam pertemuan di balai Kantor Kecamatan Senduro, kemarin, bupati menegaskan akan mempertemukan kepala desa dengan tokoh adat.
“Kami hari ini (kemarin, Red) memfasilitasi pimpinan kecamatan untuk bermusyawarah dengan tokoh Desa Ranupane. Ini berkaitan dengan beberapa perkembangan yang bergejolak di tengah masyarakat tentang kegiatan budaya dan tradisi di sana, beberapa hari yang lalu. Ini ada kesalahpahaman,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
Pihaknya meminta kepala desa menemui semua tokoh adat desa dan tokoh agama. Mereka dapat dimintai pendapat dan saran. Sehingga hal tersebut dapat disampaikan kembali ke forkopimda. “Nanti akan ada musyawarah lagi. Itu yang terbaik bagi Desa Ranupane,” tambahnya.
Kerusuhan yang membuat kerusakan sejumlah fasilitas umum tersebut akan terus diusut. Pihaknya masih menunggu hasil komunikasi kades dengan tokoh masyarakat, adat, dan agama yang ada. Sebab, selama ini, persepsi yang berkembang adalah kegiatan adat budaya di Ranupane.
“Di saat yang sama, kami melakukan aturan dari Inmendagri dan Pak Presiden tentang PPKM darurat. Jadi, ya memang harus ada titik temu tentang kegiatan tradisional yang sudah turun-temurun ini. Nah, bagaimana langkah selanjutnya perlu dibahas lebih dalam. Nanti akan disampaikan kembali,” pungkasnya.
Jurnalis : Muhammad Sidkin Ali
Fotografer : Muhammad Sidkin Ali
Redaktur : Hafid Asnan Editor : Radar Digital