Cak Thoriq mengatakan, pemerintah berusaha untuk memfasilitasi supaya permasalahan yang muncul menemukan titik terang. Artinya, seluruh pihak yang berkaitan dengan pertambangan pasir harus mendapatkan pemasukan. Tidak hanya itu, penambang manual pun harus diperhatikan.
“Di pertambangan pasir ada teman-teman manual, yang itu harus hidup dan ada ribuan orang. Kalau hanya memikirkan pemilik izin tambang, tapi tidak memikirkan mereka, ya tidak ada titik temu. Yang tidak ada SKAB kan penambang manual. Mereka ikut pemilik izin tambang. Nah, pemilik izin tambanglah yang mengeluarkan SKAB,” jelasnya.
Menurutnya, permasalahan pertambangan pasir tidak melulu membicarakan keuntungan pemerintah. Namun, soal tata kelola. Manual itu, lanjutnya, tidak masuk. Mereka menumpang di wilayah pertambangan pasir. Mereka hidup melalui pendapatan dari para sopir truk pasir. “Ini yang harus diatur. Bukan memikirkan untung rugi pemerintahan dulu,” tambahnya.
Sementara itu, Hanafi kembali mengatakan, tidak banyak armada truk yang mengambil pasir di penambang berizin untuk dijual. Kebanyakan para sopir armada tersebut hanya mengambil pasir dari penambang manual, lalu menjualnya di beberapa stockpile yang telah ada untuk mendapatkan pemasukan.
“Harganya yang pantas lah. Kami mengadukan ini ke bupati supaya ada titik temu. Alhamdulillah keluhan kami direspons dengan mengadakan pertemuan besok (hari ini, Red) di Kecamatan Pasirian pukul 13.00. Semoga saja ada kebijaksanaan untuk para sopir supaya bisa dapat penghasilan,” pungkasnya.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan Editor : Safitri